Breaking News:

Berita Politik

Haji Uma Soroti Penunjukan Wakil Ketua MS Aceh, MA Dinilai Langgar UUPA dan Ciderai Kekhususan Aceh

“Seharusnya Mahkamah Agung RI menjaga Keistimewaan Aceh, bukan malah melanggar secara sistematis yang menciderai kekhususan Aceh,” tegas Haji Uma.

Penulis: Muhammad Hadi | Editor: Saifullah
FOR SERAMBINEWS.COM
Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau Haji Uma 

Laporan Muhammad Hadi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota DPD RI, H Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma menyoroti adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Pelanggaran dimaksud Haji Uma terkait mutasi Dra Hj Reni Zurnilah, MH, Hakim Tinggi Pengadilan Agama Banten sebagai Wakil Ketua Mahkamah Syariah (MS) Aceh oleh Tim Promosi Mutasi Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tanpa memperhatikan pengalamannya sebagai Hakim Tinggi di Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagaimana amanah Pasal 135 Ayat (3) UUPA.

“Pada Pasal 135 ayat (3) UUPA  disebutkan, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dengan memperhatikan pengalamannya sebagai Hakim Tinggi di Mahkamah Syar’iyah Aceh,” urai Haji Uma.

“Namun melihat pengalaman saudari Dra Hj Reni Zurnilah, MH, jangankan menjadi hakim tinggi di Aceh, menjabat sebagai hakim tingkat pertama di Aceh saja tidak pernah” ungkap Haji Uma.

Haji Uma menambahkan, seharusnya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengetahui bahwa metamorfosis Pengadilan Agama di Aceh ke Mahkamah Syar’iyah Aceh bukan hanya soal nama.

Tapi juga ada penambahan kewenangan, terutama mengadili tentang jinayah, dan perubahan ini diakomodir dalam UUPA. 

Baca juga: Pemuda Minta Semua Pihak di Aceh Kawal Implementasi UUPA, Hasil Rekomendasi Diskusi ARD

Untuk itu, Haji Uma meminta Mahkamah Agung RI untuk segera meninjau ulang pelanggaran UUPA yang dilakukan oleh Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI.

“Kalau tidak ditinjau ulang, maka saya akan melayangkan surat kepada Presiden, dan Ketua Komisi Yudisial, termasuk Ketua Mahkamah Agung RI ,” tandasnya.

“Seharusnya Mahkamah Agung RI menjaga Keistimewaan Aceh, bukan malah melanggar secara sistematis yang menciderai kekhususan Aceh,” tegas Haji Uma.

Di akhir penyampaiannya, Haji Uma ikut menjelaskan bahwa menjaga kewenangan dan keistimewaan Aceh merupakan tugas seluruh rakyat Aceh.

Baca juga: Anggota Banleg DPR RI Sebut Penyusunan Draf Revisi UUPA Perlu Disegerakan

Semua elemen masyarakat Aceh diminta kompak menjaga UUPA agar tidak dilucuti satu persatu oleh Pemerintah Pusat yang berujung terjadinya kegaduhan dan gugatan seperti halnya gugatan Pemerintah Aceh tahun 2017 terhadap Pasal 557 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved