Bom Targetkan Konvoi Diplomat Australia di Irak, Tidak Ada Korban

SERAMBINEWS.COM, BAGHDAD - Sebuah bahan peledak kecil buatan sendiri diledakkan dekat Zona Hijau yang dijaga ketat di Baghdad, Irak.

Ledakan bom terjadi saat konvoi diplomatik Australia memasuki daerah itu, kata dua pejabat keamanan kepada The Associated Press (AP), Jumat (26/8/2022).

Tidak ada cedera yang dilaporkan.

Ledakan itu terjadi di tengah upaya misi diplomatik Australia di Irak untuk menengahi ulama Syiah berpengaruh Muqtada al-Sadr dan faksi partai Syiah yang didukung Iran.

Menurut pejabat keamanan hal itu untuk mengakhiri salah satu krisis politik terburuk Irak dalam beberapa tahun terakhir. .

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ahmad al-Sahaf mengutuk serangan itu.

Dia mengatakan Irak berkomitmen untuk melindungi semua misi diplomatik di negara itu.

Baca juga: Massa Pendukung Ulama Kuat Irak Terobos Zona Hijau dan Menduduki Gedung Parlemen

Sementara Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi tidak berhasil dalam mencoba membawa kelompok-kelompok yang berselisih ke sebuah penyelesaian.

Pihak Al-Sadr menolak menghadiri pertemuan Al-Kadhimi yang digelar pekan lalu .

Meski terjadi ledakan, konvoi Australia mampu memasuki Zona Hijau.

Para pengikut al-Sadr dan saingan politiknya, sebuah koalisi kelompok Syiah yang didukung Iran yang disebut Kerangka Koordinasi, berselisih sejak setelah pemilihan parlemen tahun lalu .

Al-Sadr memenangkan bagian terbesar kursi dalam pemungutan suara Oktober 2022.

Tetapi, dia gagal membentuk pemerintahan mayoritas, yang menyebabkan apa yang telah menjadi salah satu krisis politik terburuk di Irak dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Tim Arkeologi Jerman dan Irak Temukan Kota Kuno Natounia Berusia 2.000 Tahun di Kawasan Otonom Kurdi

Pendukungnya pada akhir Juli 2022 menyerbu parlemen dan sering mengadakan protes di sana.

Pendukung ulama penghasut secara teratur memprotes, menuntut pembubaran parlemen dan pemilihan awal.

Pada Selasa (23/6/2022), para pendukung Al-Sadr mendirikan tenda dan memprotes di luar Dewan Kehakiman Tertinggi.(*)