Breaking News:

Berita Pidie

Jaksa Hentikan Kasus Penganiayaan Warga Tangse

Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pidie di Kota Bakti menghentikan penuntutan kasus penganiayaan sesama tetangga di Kantor Cabjari setempat

Editor: bakri
For Serambinews.com
Kacabjari Pidie di Kotabakti, Muhammad Kadafi 

SIGLI - Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pidie di Kota Bakti menghentikan penuntutan kasus penganiayaan sesama tetangga di Kantor Cabjari setempat, Kamis (25/8/2022).

Perkara pemukulan tersebut terjadi di Gampong Pulo Mesjid I, Kecamatan Tangse pada 24 Desember 2021 itu diselesaikan secara restorative justice.

Kepala Cabjari Pidie di Kotabakti Muhammad Kadafi SH MH kepada Serambi, Kamis (25/8/2022), mengatakan, dihentikannya perkara penganiayaan tersebut sudah dituangkan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Cabjari Pidie di Kotabakti Nomor : KEP 22/L.1.11.8/Eoh.2/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022.

Menurutnya, jaksa juga telah menyerahkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam perkara penganiayaan dilakukan tersangka pria berinisial M (33) warga Gampong Pulo Mesjid I, Kecamatan Tangse terhadap wanita berinisial K warga gampong sama.

Aksi penganiayaan itu terjadi pada 24 Desember 2021, yang awalnya ditangani pihak kepolisian.

Ia menjelaskan, perkara yang dihentikan penuntutan itu berdasarkan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana penganiayaan dengan tersangka M.

Penganiayaan tersebut dengan motif dilakukan tersangka M terhadap korban K warga gampong sama.

" Saat itu, M diduga terjadi emosi berlebihan usai mendengar informasi bahwa K memberitahukan kepada warga.

Jika M bisa mengurus kartu vaksin Covid-19 tanpa harus divaksin.

Baca juga: Kasus Penganiayaan Adik Ipar Dihentikan, Korban Bersedia Berdamai

Baca juga: Tersandung Kasus Penganiayaan, Polisi Sebut Kemungkinan Iko Uwais Naik Status jadi Tersangka

Dasar informasi itu terjadi penganiayaan," kata M Kadhafi.

Menurutnya, atas perbuatannya sehingga M disangkakan telah melanggar Pasal 351 Ayat (1) Juntho Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana.

Ia menyebutkan, syarat diberikan restorative justice adalah tersangka belum pernah dihukum.

Lalu, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana dan anncaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun.

" Proses perdamaian di mana tersangka meminta maaf dan korban sudah memaafkannya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved