Subsidi Elipiji Dinikmati Orang Mampu, Sri Mulyani: Setara Pembangunan 3.333 RS

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan sebanyak 68 persen konsumsi elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi dinikmati oleh rumah tangga mampu atau golongan 60 persen masyarakat kaya, yakni 5,07 Metric Ton (MT).

Sementara itu, hanya 32 persen konsumsi elpiji kg yang dinikmati masyarakat tidak mampu atau 40 persen golongan rumah tangga terbawah, yaitu sebesar 2,39 juta MT.

"Jadi ini relatif sedikit memang dibanding Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, namun salah sasarannya lebih banyak," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian Terkait Kebijakan Subsidi BBM yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Ia melanjutkan, kondisi tersebut tak berbeda jauh dengan konsumsi pertamax yang mendapatkan subsidi dari PT Pertamina, dimana 86 persen konsumsi Pertamax, yang saat ini tidak sesuai dengan harga keekonomiannya, dinikmati oleh 60 persen masyarakat terkaya di Indonesia atau sebanyak 4,51 juta kiloliter (kl).

Sedangkan kelompok 40 persen masyarakat terbawah hanya mengonsumsi pertamax sebanyak 760 ribu kl atau 14 persen.

Adapun Pertamina menanggung selisih harga keekonomian pertamax sebesar Rp 17.300 per liter dengan harga jual eceran sebesar Rp 12.500 per liter, yakni Rp 4.800 per liter atau 27,7 persen dari harga keekonomiannya.

Baca juga: Pertamina Tambah 4.800 Tabung Elpiji Baru, Permintaan Hiswana Migas 50 Ribu Tabung

Baca juga: Waspada, Ini 3 Tanda Bahaya Gas Elpiji yang Wajib Diketahui

Dengan demikian, Bendahara Negara tersebut menilai subsidi energi senilai Rp 502 triliun yang diberikan dan berpotensi meningkat menjadi Rp 698 triliun pada tahun ini justru dinikmati mayoritas oleh kelompok menengah atas.

"Kelompok yang paling miskin justru mendapatkan manfaat sangat kecil dari subsidi ini," tutur Menkeuu Dikatakan, subsidi energi sebesar Rp 502 triliun pada 2022 setara dengan pembangunan 3.333 rumah sakit (RS).

Hitungan tersebut berasal dari biaya yang dikeluarkan untuk membangun satu rumah sakit kelas menengah senilai Rp150 miliar.

"Kalau Menteri Kesehatan sekarang meminta anggaran supaya kita bisa membangun rumah sakit, ini bisa sampai ke seluruh pelosok," kata Sri Mulyani.

Selain itu, dana jumbo tersebut juga setara dengan pembangunan 227.886 sekolah dasar (SD) dengan biaya per SD sebesar Rp 2,19 miliar, terutama bagi daerah-daerah yang belum memiliki SD di wilayahnya.

Ia melanjutkan, dana Rp 502 triliun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga setara dengan pembangunan 3.501 ruas tol baru dengan biaya Rp142,8 miliar per kilometer atau setara pula dengan penyelesaian seluruh Tol di Sumatera yang belum tersambung secara penuh.

Kemudian, dana subsidi energi itu juga setara dengan pembangunan 41.666 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan biaya Rp 12 miliar per unit, khususnya untuk di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) yang tidak menikmati subsidi Rp 502 triliun.

"Jadi ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa angka subsidi energi tahun 2022 adalah angka yang sangat besar dan sangat nyata, bahkan ini masih belum cukup," tuturnya.

Sri Mulyani mengungkapkan perkiraan belanja subsidi dan kompensasi BBM akan melebar Rp 195,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp 698 triliun, yang disebabkan tren harga minyak dan jumlah volume konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat hingga nilai tukar rupiah.