Berita Banda Aceh
Pj Gubernur dan Irjen Kementan Minta Aparat Penegak Hukum Dampingi Pengawasan Pangan di Aceh
Menurut Marzuki, kemajuan dan kemandirian pangan itu tidak akan terjadi apabila pengawalan dari APIP dan APH tidak dijalankan sesuai yang diharapkan
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Amirullah
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penjabat (PJ) Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengharapkan Aparat Pengawas Interm Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat mendampingi bidang ketahanan pangan.
Mulai dari proses perencanaan hingga pengakhiran program, agar sistem kontrol pengawasan pertanian dapat berjalan dengan baik.
Demikian disampaikan Achmad Marzuki saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan di wilayah Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin (29/8/2022).
Rakor itu mengusung tema "Sinergi APIP dan APH Membangun Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern".
Acara itu dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Dr Jan Samuel Maringka, unsur forkopimda Aceh, anggota DPR RI TA Khalid, dan sejumlah Kepala SKPA terkait.
Baca juga: TERUNGKAP Adegan Kuat Maruf Ada di Kamar saat Putri Candrawathi Tiduran, Bukan Soal Asmara Terlarang
Baca juga: BREAKING NEWS - Puluhan Mahasiswa SEMMI Langsa Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM
"Pertanian salah satu sektor unggulan Aceh, jadi kita harus menyusun bagaimana tata ruang (pertanian dan perkebunan). Namun itu dikelola dengan benar dari hulu hingga ke hilir, agar pertanian kita maju dan mandiri," kata Achmad Marzuki dalam arahannya.
Menurut Marzuki, kemajuan dan kemandirian pangan itu tidak akan terjadi apabila pengawalan dari APIP dan APH tidak dijalankan sesuai yang diharapkan, tentunya hal itu akan berimbas pada pengalokasian atau penggunaan anggaran tidak tepat waktu dan sasaran.
Pj Gubernur menegaskan, kerja sama antara APIP dan APH di bidang pertanian mutlak harus ditingkatkan serta diperkuat pula dengan peran Satgas Pangan dalam mendorong adanya kestabilan pangan di tingkat pasar.
Karenanya semua elemen harus saling bersinergi guna mendukung terwujudnya kedaulatan pangan di Aceh.
"Apalagi saat ini permasalah kita alami saat ini adalah tingkat angka inflasi pangan di Aceh cukup tinggi di Indonesia." pungkasnya.
Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada kenaikan harga angkut pangan.
Baca juga: Jambret Tas Emak-emak Hingga Korban Jatuh dan Terluka, Pelaku Asal Medan Ditangkap Polisi
Sebab itu, ia meminta kepada APIP dan APH melalui rakor pengawasan ini untuk dapat merumuskan sistem kerja yang efektif dan optimal, agar dapat mengatasi semua permasalahan pangan di Aceh.
"Tidak hanya tangguh di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan, tapi bisa menjadi salah satu lumbung pangan di tingkat nasional," ungkapnya.
Sementara Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) Dr Jan Samuel Maringka mengatakan rakor ini dilaksanakan untuk mengkoordinasikan program bersama stakeholder yang memiliki komitmen bersama dalam mengawasi pertanian sebagai kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, dalam
menghadapi terjadinya krisis pangan global.
Untuk itu peran APH sangat diperlukan guna mewujudkan keberhasilan pertemuan ini melibatkan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Komando Daerah Militer, dan BPKP.
Baca juga: Pj Gubernur dan Kapolda Aceh datang Menjenguk, Abu Tumin Kembali Jalani Perawatan di Rumah Sakit
