BBM Naik, Bahan Pokok Bakal Melonjak, Begini Kata PDIP hingga Cerita Puan Nangis di Masa SBY

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah secara resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM termasuk jenis Pertalite.

BBM naik mulai dari harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Dan harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

"Ini berlaku satu jam sejak saat penyesuaian harga saat ini, jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB. Terima kasih," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dikutip Serambinews.com dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022) kemarin.

Baca juga: Usai BBM Naik, Ratusan Polisi Dikerahkan Ke SPBU dan SPBN di Banda Aceh

Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan memberatkan anggaran negara atau APBN.

Kabar terkait BBM naik memang sudah berhembus lama. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga terakhir Kemenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sempat buka suara soal ini.

Namun kesimpulan akhir dipastikannya BBM naik, disampaikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Sabtu kemarin.

Presiden Jokowi menyampaikan, pihaknya telah berupaya melindungi masyarakat dari kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi BBM.

Meski demikian, Presiden menyebut bahwa kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi saat memberikan konferensi pers sebagaimana dikutip dari laman resminya.

"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun, dan itu akan meningkat terus," tambahnya.

Baca juga: Harga BBM Naik, Warga Kaget di SPBU, Mau Isi Tiga Liter tak Cukup Uang

Presiden Jokowi juga sempat menyinggung lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

Oleh sebab itu, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran, yaitu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.

"Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan," jelasnya.

Baca juga: Harga Tiga Jenis BBM Naik, Sebagian Subsidi Dialihkan ke BLT

Subsidi Gaji

Selain BLT BBM, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum salah satunya untuk bantuan sektor transportasi.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan," ucap Jokowi.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran, subsidi harus lebih menguntungkan untuk masyarakat yang kurang mampu," pungkasnya.

Baca juga: Breaking News: Harga BBM Naik: Pertalite Rp10.000, Solar Rp6.800, Pertamax Rp14.500

Respon PDIP soal BBM Naik

PDIP menyampaikan pihaknya tetap pro terhadap wong cilik sebagaimana yang melekat pada partai itu selama ini.

Meski demikian, pihaknya memaklumi kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah.

"BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan. Jadi, keberpihakan PDI Perjuangan ini, kan, pada wong cilik, kepada marhaen (ideologi menentang penindasan)," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (2/9/2022).

"Tetapi pada saat yang sama, kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah," tambahnya.

Kemudian PDIP juga mendukung agar masyarakat diberikan bantalan-bantalan sosial untuk meningkat daya ekonomi rakyat kecil sebagaimana gelar partai wong cilik yang ditabalkan pada partai ini.

"Berikan empowering kepada mereka, memberikan bantalan-bantalan sosial yang membuat mereka bisa melakukan recovering kepada persoalan yang selama dua tahun lebih yang memberatkan rakyat kecil akibat pandemi Covid-19," terangnya.

Meski demikian, menaikkan BBM merupakan pilihan terakhir yang harus diambil pemerintah. PDIP berharap kepentingan rakyat tetap dikedepankan.

"Itu adalah opsi paling terakhir, jika tidak ada jalan lagi," jelas Hasto.

"Itu pun masih harus dilakukan dengan konfrontasi dengan DPR dengan partai politik pendukung Pak Jokowi, sehingga masa-masa yang sulit ini akan dihadapi bersama dan kepentingan rakyatlah yang dikedepankan," tambahnya.

Baca juga: Harga BBM Naik Tak Tepat Waktu

Masa SBY soal Kenaikan BBM

Diketahui setidaknya terjadi kenaikan BBM sebanyak empat kali pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepanjang 2004-2014.

Sementara di era Presiden Jokowi, BBM naik sebanyak tujuh kali sepanjang 2014-2022.

Dalam sebuah video beredar, SBY sempat menyinggung usulan pemerintah pada masa kepemimpinannya terkait kenaikan BBM, namun selalu ditolak DPR RI.

"Dulu setiap pemerintah mengusulkan kenaikan BBM selalu ditolak oleh kalangan DPR," kata SBY dikutip Serambinews.com dari video yang beredar pada Minggu (4/9/2022).

"Sejumlah fraksi bahkan sejak awal tidak pernah setuju kalau saya menaikkan harga BBM," tambahnya.

DPR saat itu beralasan menolak usulan pemerintah karena akan menaikkan inflasi.

"Kalau BBM dinaikkan, inflasi naik, kemiskinan membengkak," ucap SBY menirukan alasan DPR kala itu.

"Oleh karena itu saya punya pandangan yang berbeda, kalau harus saya menaikkan lagi BBM tahun ini, beban rakyat terlalu berat, kasian mereka," tambahnya.

Warganet Ingatkan saat Puan Nangis Masa SBY

Diketahui Puan Maharani sempat menangis saat memprotes kenaikan BBM pada era pemerintahan Presiden SBY dulu.

Usai BBM naik Sabtu kemarin, warganet menyerbu akun media sosial Instagram @ketua_dprri milik Puan Maharani.

"BBM naik bu," tulis salah seorang warganet di kolom komentar.

"Saat ini hanya ibu yang bisa menolong untuk evaluasi atau bahkan koreksi kenaikan harga BBM, mohon bantuan dan dukungan dari DPR," tambah salah seorang warganet.

"Rindu tangisanmu waktu di jaman SBY," timpal warganet lainnya.

Ancaman Bahan Pokok Naik

Ancaman bahan pokok dan semua sektor mengalami kenaikan disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Menurutnya, BBM naik di waktu yang tidak tepat seperti sekarang membuat Indonesia terancam inflasi yang signifikan.

"Dampaknya, Indonesia bisa terancam stagflasi yakni naiknya inflasi yang signifikan tidak dibarengi dengan kesempatan kerja," ujar Direktur Celios Bhima Yudhistira mengutip Tribunnews.com, Sabtu (3/9/2022).

Ia menyampaikan, BBM merupakan kebutuhan mendasar. Bila harganya naik, bukan hanya biaya transportasi melainkan semua sektor akan ikut terdampak, termasuk bahan pokok.

"Karena BBM ini kebutuhan mendasar, ketika harganya naik maka pengusaha di sektor industri pakaian jadi, makanan minuman, hingga logistik semuanya akan terdampak," tambahnya.

Demikian duduk perkara BBM naik termasuk Pertalite. Mulai dari respon PDIP, kenangan masa SBY hingga ancaman bahan pokok melonjak ke depan.

(Serambinews.com/Sara Masroni)