Breaking News:

Berita Pidie

Kasus Kebocoran NIK Pelanggan, Pemerintah Diminta Percepat Sahkan UU Perlindungan Data Pribadi

Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi ini sangat mendesak dilakukan pengesahannya guna untuk menghindari terjadinya kembali kasus yang sama.

Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Ketua Pusat Studi Teknologi Digital dan Otomasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ridwan. 

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Kasus indikasi kebocoran data Nomor Induk Kependudukan ( NIK) dari pelanggan telepon seluler prabayar terjadi pada tanggal 1 September 2022.

Kebocoran itu bermula dalam unggahan dalam forum Breached.to yang berisikan kebocoran data diklaim berisi NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi, hingga tanggal registrasi berjumlah 1.304.401.300, mencapai 87 GB. 

"Kasus kebocoran itu bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Sebab, tahun 2022 saja, telah terjadi beberapa kasus kebocoran data di beberapa instansi pemerintah," kata Ketua Pusat Studi Teknologi Digital dan Otomasi ( Pustekdiot) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ridwan, SST, MT kepada Serambinews.com, Senin (5/9/2022).

Ia menjelaskan, kasus kebocoran data itu telah ditanggapi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI melalui pers rilis yang menyatakan bahwa (indikasi) kebocoran data tersebut bukan berasal dari pihaknya.

Pun demikian, Kominfo masih menelusuri lebih lanjut.

"Kami mendesak pemerintah melalui eksekutif dan legislatif dan para pengampu kebijakan lainnya untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dan segera melakukan pengesahan," tegas Ridwan. 

Baca juga: NIK Jadi NPWP Berlaku Tahun Depan, Semua yang Sudah Ber- KTP Wajib Bayar Pajak? Begini Penjelasannya

Menurutnya, pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi ini sangat mendesak dilakukan pengesahannya guna untuk menghindari terjadinya kembali kasus yang sama.

Konon lagi, masyarakat Indonesia sekarang sangat banyak yang menggunakan layanan/aplikasi digital.

“Kepada Kemenkominfo RI, kami mendesak untuk mengambil langkah tegas, melakukan penyelidikan dan segera mengambil sikap terkait adanya indikasi kebocoran data tersebut," desaknya.

Apabila sudah dilakukan penyelidikan, sebut Ridwan, pihak Kemenkominfo segera menyampaikan hasilnya secara transparan dan akuntabel kepada publik.

Untuk diketahui, Kemenkominfo telah mewajibkan registrasi kepada seluruh pelanggan seluler pra-bayar, sejak tanggal 31 Oktober 2017 melalui Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016 yang diganti dengan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.  

Baca juga: Warga Abdya, NIK Anda Dicatut Dalam Keanggotaan Parpol? Lapor ke Sini

Ia menambahkan, Pusat Studi Teknologi Digital dan Otomasi UIN Ar-Raniry sangat mendukung dan siap berkolaborasi dengan pemerintah terkait memberikan edukasi melalui literasi digital bagaimana menjaga data pribadi, keamanan digital, dan menjaga privasi.(*)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved