Saat Rapat Paripurna, Anggota DPRK Abdya Soroti Jasa Tenaga Medis Covid-19 yang Belum Dibayar

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Ikhsan, meminta pemerintah daerah agar segera membayar jasa tenaga medis Covid-19 tahun 2021.

Hal itu disampaikan Ikhsan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Pembahasan Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023 dan rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 di Gedung DPRK setempat, Senin (5/9/2022).

"Kita banyak mendapatkan laporan dari tenaga medis bahwa jasa Covid-19 tahun 2021 hingga kini belum dibayar.

Ini harus ditindak lanjuti Pak Pj Bupati, karena tenaga kesehatan sudah berjuang dalam menangani Pandemi Covid-19," ujar Ikhsan.

Baca juga: Kapolda Aceh Tinjau Stadion H Dimurthala, Perintahkan Anak Buahnya Usut Peristiwa di Lampineung

Menurut Ikhsan, ada puluhan tenaga medis yang belum dibayar jasa Covid-19 tahun 2021.

Padahal, katanya, anggaran untuk pembayaran jasa itu sudah tersedia.

Bahkan, dirinya sudah pernah melakukan komunikasi dengan pihak rumah sakit.

Namun mereka beralasan jika sedang melakukan input data.

"Saya minta kepada Bapak Pj Bupati untuk segera menyelesaikan persoalan ini agar tenaga medis tidak dirugikan.

Kasihan mereka yang sudah berjuang dalam menangani virus yang mematikan," pinta Ikhsan.

Baca juga: Ini Susunan Alat Kelengkapan Dewan Abdya yang Baru

Menanggapi persolan itu, Pj Bupati Abdya Darmansah meminta Sekda Abdya agar menyelesaikan persoalan tersebut.

"Nanti, Pak Sekda tolong diselesaikan, dimana masalahnya, nanti akan kita carikan solusi. Untuk rumah sakit sendiri, nanti akan kita benahi agar lebih baik lagi," ujar Darmansah.

Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Darmansah atas nama pemerintah Abdya mengucapkan terimakasih atas terlaksananya pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023. 

Darmansah juga menjelaskan bahwa pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2023 ini mengusung tema percepatan pemulihan ekononomi berbasis sumber daya lokal, penguatan layanan sosial dan kesehatan serta pembangunan yang berkelanjutan. 

Dalam rangka perwujudan tema pembangunan tersebut, kata Darmansah, maka ditetapkan enam prioritas pembangunan Abdya tahun 2023. 

Baca juga: Berikut Cara Ajukan BLT BBM Melalui Aplikasi Cek Bansos, Disalurkan Dua Tahap

Enam poin prioritas itu meliputi, percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, penguatan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah berbasis kelestarian lingkungan hidup dan tanggap bencana.

"Juga peningkatan SDM berkualitas dan berahklak mulia, penguatan layanan sosial dan kesehatan, serta reformasi birokrasi," kata Darmansah. 

Menurut data yang dihimpun wartawan, untuk proyeksi RAPBK tahun 2023 sebagai berikut. Pendapatan Daerah Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp756.812.815.354. 

Kemudian, belanja Kabupaten Abdya direncanakan sebesar Rp835.500.611.296. Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Abdya dari Estimasi Silpa Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp85.187.795.942.

Untuk pengeluaran pembiayaan Kabupaten Abdya tahun 2023 direncanakan sebesar Rp6.500.000.000. Pembiayaan Netto Kabupaten Abdya direncanakan sebesar Rp78.687.795.942.(*)

Baca juga: Organda Se-Aceh Diimbau Gelar Pertemuan dengan Pengusaha Angkutan, Untuk Sepakati Penyesuaian Tarif