Sepakat dengan Demonstran, Dewan Desak Harga BBM Diturunkan

BANDA ACEH - Ribuan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, melakukan aksi di Gedung DPRA, Senin (5/9/2022).

Tuntutan utama mereka adalah menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sepakat dengan para demonstran, Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya, juga mendesak pemerintah menurunkan kembali harga BBM.

Seperti diketahui, pemerintah pada Sabtu (3/9/2022) pekan lalu, resmi menaikkan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi.

Harga BBM subsidi yang dinaikkan yaitu Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp10 ribu per liter dan solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.

Sedangkan BBM nonsubsidi yang dinaikkan harganya yaitu Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Amatan Serambi, awal mahasiswa melakukan aksi di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh.

Beberapa saat kemudian, mereka bergerak ke Gedung DPRA.

Sebagian dari mereka membawa Bendera Merah Putih dan bendera Kesultanan Aceh, serta sebagian lainnya membawa poster yang rata-rata berisi penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

Sesampai di halaman gedung DPRA, para pendemo mendesak untuk masuk ruangan paripurna.

Baca juga: VIDEO Ketua DPRA Janji Realisasi Tuntutan Mahasiswa Terkait Tolak Kenaikan BBM

Baca juga: VIDEO Kenaikan Harga BBM Belum Berdampak Pada Sejumlah Bahan Pokok di Pasar Lambaro

Saat mendesak masuk, demonstran dan aparat keamanan sempat adu mulut dan saling dorong.

Meski sempat memanas, beruntung tak terjadi saling pukul antara demonstran dan aparat keamanan.

Beberapa saat kemudian, mahasiswa akhirnya berhasil menduduki ruang paripurna DPRA.

Massa mengisi hampir seluruh bagian ruangan paripurna itu.

Beberapa saat kemudian, Ketua DPRA beserta wakil ketua dan sejumlah anggota DPRA menemui para demonstran di ruang paripurna.

Koordinator Lapangan, Agusri Wahyudin, yang ditanyai Serambi, di sela-sela aksi itu kemarin, mengatakan, ada enam tuntutan yang disuarakan pihaknya.

Mewakili Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Ar-Raniry, ia mendesak DPRA agar bersama masyarakat menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM tersebut.

Pihaknya, sebut Agusri, juga menuntut agar tarif dasar listrik diturunkan serta mafia minyak dan gas (migas) diberantas.

"Kenaikan harga BBM dan tarif listrik sangat merugikan masyarakat," ujarnya.

Agusri menambahkan, pihaknya menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena kebijakan itu berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat.

Karena itu, pihak mendesak DPR RI dan DPRA untuk menolak keputusan pemerintah terkait kenaikan BBM tersebut.

"Kita juga meminta pemerintah membuat regulasi penyaluran BBM bersubsidi berdasarkan data yang tepat dan terukur," pungkas Agusri.

Baca juga: Apakah Ada Pembatasan CC Mobil untuk Mengisi BBM Bersubsidi di SPBU? Ini Jawaban Pertamina

Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya mengaku sepakat dengan tuntutan yang disampaikan mahasiswa.

"Kami pada prinsipnya sama dengan demonstran.

Kita menolak kenaikan harga BBM ini," ucap Pon Yaya.

Pihaknya, sambung Saiful Bahri, menerima semua poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan akan berkoordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, untuk sama-sama mencari solusi terbaik ke Pemerintah Pusat.

"Kalau memang kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat, untuk apa diambil kebijakan tersebut.

DPRA mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menurunkan harga BBM," tutupnya.

Salah seorang peserta aksi, Athel, mengatakan, akibat kenaikan harga tersebut, ia yang biasa mengisi BBM untuk sepeda motornya Rp 10 ribu bisa bertahan lama, namun sekarang berbanding terbalik.

"Kalau sekarang kita isi 10 ribu rupiah serasa 5 ribu rupiah," ucapnya.

Karena itu, Athel meminta Pemerintah Pusat mengkaji ulang keputusan menaikkan harga BBM tersebut.

Sebab, kebijakan tersebut sangat berdampak kepada masyarakat termasuk mahasiswa seperti dirinya. (i/rn)

Baca juga: Harga BBM Naik, Harga Kebutuhan Meroket

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Tekan Daya Beli Masyarakat