Suharso Dicopot Karena 'Amplop Kiai', Ketua DPP PPP: Mukernas Ini Menyimpang

JAKARTA - Pimpinan tiga Majelis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah melakukan musyawarah dan telah memutuskan mencopot Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai.

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M.Tokan mengatakan, pemberhentian dilakukan setelah pimpinan tiga majelis partai menyikapi terkait ramai dan gaduhan soal Suharso secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.

"Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan berat hati, pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribun Network, Senin (5/9/2022).

Usman menambahkan, pada tanggal 2-3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai.

Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025.

Selanjutnya, 3 Pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP, serta meminta Pengurus Harian (PH) DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.

Usman menambahkan, bahwa keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak.

Tak terkecuali Ketua Majelis Syari'ah, KH Mustofa Aqil Siraj.

Baca juga: Suharso Sudah Ingin Mundur Sejak Lama, PPP Bantah Ada Perpecahan di Internal

Baca juga: PPP Resmi Copot Suharso Monoarfa dari Ketua Umum, Ini Penggantinya

"Selaku Ketua Majelis Syari'ah yang ucapannya, pandangannya, nasihatnya serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP seluruh Indonesia," kata dia.

"Selaku Ketua Majelis Syari'ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yg berazaskan Islam ini," sambungnya.

KH Mustofa Aqil Siraj, lanjut Usman, juga mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral.

Terpenting, tak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.

"Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud.

Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiiin," jelasnya.

Usman M Tokan menambahkan, bahwa Majelis Pertimbangan DPP PPP mengatakan, pihaknya telah menunjuk H Muhamad Mardiono sebagai Plt.Ketum PPP.

"Saudara H Muhamad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020-2025," kata Usman.

Baca juga: Suharso Monoarfa Didesak Mundur dari Ketum PPP, Imbas Pidato Amplop Kiai dan Elektabilitas Partai

Baca juga: Musannif Dukung Permintaan Suharso Mundur dari Ketum PPP

Usman pun membeberkan mekanisme, penunjukkan Plt Ketum PPP.

Dimana, hal itu dilakukan dalam Mukernas PPP yang digelar di Serang, Banten.

Adapun para petinggi partai hadir dalam rapat tersebut.

Salah satu sumber Tribun mengatakan, Mukernas PPP ini digelar guna mengganti posisi Suharso Monoarfa.

Dimana, sebelumnya kalangan di internal PPP mendesak Suharso mundur lantaran menyinggung soal 'Amplop Kiai' pada acara KPK, beberapa waktu lalu.

"Salah satunya soal itu (Amplop Kiai)," ucap sumber Tribun.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Saifullah Tamliha menyorot hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar 4 September 2022 di Serang, Banten.

Adapun dari Mukernas itu didapati hasil pergantian posisi pucuk pimpinan PPP dalam hal ini Ketua Umum.

Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai ketua umum partai digantikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono.

Terkait dengan hasil keputusan itu, Tamliha menyatakan bahwa Mukernas yang digelar oleh Majelis Tinggi Partai menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Baca juga: Harta Kekayaan Nurhayati Effendi, Anggota DPR RI Digugat Cerai Suharso Monoarfa, Total Rp58,9 Miliar

"Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART," kata Tamliha saat dikonfirmasi awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Senin (5/9/2022).

Kendati demikian, Tamliha tidak menjabarkan secara detail isi dari AD/ART PPP perihal mekanisme digelarnya Mukernas.

Dirinya hanya mengatakan kalau tidak ada yang bisa mencopot Ketua Umum PPP, kecuali dalam Muktamar PPP.

"Nggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh Muktamirin hanyalah Ketua Umum dan formatur untuk membantu Ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP," kata dia.

PPP Aceh Nilai Pemberhentian Suharso Sudah Tepat

Wakil Ketua Organisasi, Keanggotaan, dan Kelembagaan (OKK) 3 DPW PPP Aceh H Musannif SE kepada Serambi, Senin (5/9/2022), menyampaikan bahwa tindakan pemberhentian itu merupakan pilihan yang tepat.

Akan tetapi, Musannif berharap pergantian pucuk pimpinan partai berlambang kakbah tersebut tidak membuat dualisme kepemimpinan di tubuh PPP.

"Penggantinya jangan menjadi rezim yang akan mengulangi kesalahan dengan tunduk pada kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat," kata Musannif di Banda Aceh.

Siapapun yang menjadi Ketum PPP nantinya, sambung Musannif, harus benar-benar menjadikan partai merdeka.

Artinya, berani menentang dan melawan segala kebijakan pemerintahan yang merugikan rakyat, dan juga mengapresiasi pemerintahan atas kebijakan yang menguntungkan rakyat.

"Khususnya, PPP harus mengawal setiap urusan yang menyangkut harkat martabat rakyat dan umat Islam, dan hadir sebagai partai Islam yang mendukung ummat Islam, dan dunia pendidikan pesantren," ujarnya.

Sebab, lanjut Musannif, PPP adalah partai milik umat Islam dan hadir untuk umat, jadi mutlak bagi PPP ikut menyuarakan aspirasi seperti apa yang diinginkan ummat.

Suharso Monoarfa diganti dari posisi Ketum PPP setelah pidatonya viral saat ia menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke pesantren tertentu.

Kala itu, Suharso yang saat ini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengaku masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP.

Seusai melakukan kunjungan dan bertemu kiai pesantren, ia mengaku ditanya apakah meninggalkan sesuatu.

Ia kemudian mendapat penjelasan bahwa jika melakukan kunjungan mesti membawa tanda mata.

"Bahkan sampai hari ini, kalau kami ketemu di sana itu salamannya itu enggak ada amplopnya, itu pulangnya di sesuatu yang hambar.

This is the real problem that we are facing today," ujar Suharso.

Pernyataan itu disampaikan Suharso saat mengikuti Pembekalan Antikorupsi Parpol di gedung ACLC KPK, Kuningan, Jaksel, Senin (15/8/2022). (tribun network/yud/yat/ham/riz/wly/mas)

Baca juga: Suharso Monoarfa Apresiasi Solidaritas PPP Aceh saat Hadapi Situasi Sulit Pemilu 2019

Baca juga: PPP Aceh akan Gelar Musyawarah Kerja Wilayah, Ketum Suharso Monoarfa Direncanakan Hadir