Kapolres Langsa Pimpin Langsung Pengamanan Aksi Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM 

Laporan Zubir | Langsa 

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro SH SIK MH, memimpin atau turun langsung mengamankan aksi mahasiswa kader HMI Cabang Langsa tolak kenaikan BBM, di Gedung DPRK Langsa, Rabu (7/9/2022).

Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro SH SIK MH, mengatakan, pengamanan jalannya aksi unjuk rasa ini merupakan tugas Kepolisian dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Alhamdulillah, para mahasiswa yang melakukan aksinya menyampaikan aspirasi dengan tertib dengan dikawal personel Polisi dari Polres Langsa," ujarnya.

Kapolres menambahkan, para mahasiswa silakan menyampaikan aspirasinya, namun harus tetap mengedepankan etika dan kesantunan hingga aspirasinya itu dapat diterima.

"Tugas kami hanya melakukan pengamanan, semoga apa yang kami lakukan ini menjadi ladang ibadah kepada Allah SWT dan menjadi keberkahan bagi para personel yang ikut mengamankan," imbuhnya.

Koordinator aksi dari aliansi kader HMI Cabang Langsa, Syarimin, menyebutkan pihaknya sangat bangga dengan sosok Kapolres Langsa. Di bawah komando dirinya telah memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta aksi tolak kenaikan BBM di halaman gedung DPRK Langsa ini.

"Aksi pak Agung ini sangat mengundang simpatik kami selaku peserta aksi, dimana dalam penyambutan pihak kepolisian terhadap mahasiswa sangat santun hingga tidak terjadi chaos di lapangan," ujarnya.

Dirinya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mendampingi para mahasiswa melakukan aksi, hingga aksi ini berjalan secara damai, aman dan tertib hingga selesai. 

DPRK Langsa Dukung Tuntutan Aliansi Kader HMI 

Menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa dari aliansi kader HMI Cabang Langsa, DPRK Langsa juga mendukung tuntutan mahasiswa agar Pemerintah segera menurunkan harga BBM dan TDL. 

Ketua DPRK Langsa Maimul Mahdi, di hadapan para kader HMI Cabang Langsa, mengatakan, pihak dewan tentunya menampung semua aspirasi dan tuntutan para mahasiswa HMI Cabang Langsa terkait penolakan kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik atau TDL.

Kemudian pada intinya juga, pihak DPRK Langsa sangat sepakat dengan mahasiswa agar Pemerintah segera mempertimbangkan dan memutuskan untuk menurunkan harga BBM dan TDL tersebut. 

Karena dengan kenaikan harga BBM dan TDL ini, otomatis akan berdampak juga kepada naiknya harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya, sehingga akan semakin mempersuit keadaan ekonomi rakyat. 

"Kita memahami kondisi masyarakat pascakenaikan harga BBM dan TDL ini semakin memperburuk dan menambah penderitaan masyarakat kelas bawah saat ini. Maka, kita sepakat dengan mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga BBM dan TDL itu," tutup anggota legeslatif dri Praksi PA ini. 

Setelah mendengar tanggapan mahasiswa, para kader HMI Cabang Langsa akhirnya membubarkan diri dari gerbang gedung RPK Langsa dengan tertib sekitar pukul 13.00 WIB.

 7 Poin Tuntutan Aliansi Kader HMI Langsa 

Puluhan kader HMI Cabang Langsa yang menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRK Langsa, Rabu (7/9/2022) menolak kenaikan harga BBM dan meminta Pemerintah segera meurunkan harga BBM karena menyengsarakan rakyat. 

Dalam aksinya itu, Koordinator aksi, Syarimin, membacakan 7 poin petisi Aliansi Kader HMI Kota Langsa, pertama, meminta Pemerintah untuk menurunkan harga BBM karena dinilai telah meyengsarakan rakyat.

Dua, mendesak pemerintah untuk menurunkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL).

Tiga, usut tuntas oknum aparat yang melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi rakyat, dan copot Kapolri karena dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya.

Empat, mendesak Pemerintah untuk mencopot Menteri Komunikasi Dan Informatika dan meminta DPR untuk membuat Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi.

Lima, tuntaskan kasus HAM di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khusunya yang terjadi di bulan September.

Enam, mendesak DPRK Langsa untuk merekomendasikan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat agar dapat diindahkan.

Tujuh, jika petisi ini tidak diindahkan, maka Presiden Jokowi wajib mundur dari jabatannya sebagai Presiden, karena dinilai telah gagal dalam mengurus negara.(*)