Dilantik jadi Sekda Aceh, Pj Gubernur Minta Bustami Bangun Komunikasi dengan Berbagai Stakeholder

Laporan Herianto l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Kamis (8/9) di Gedung Anjong Monta melantik saudara Bustami SE, MSi, sebagai Sekda Aceh menggantikan dr Taqwallah.

Acara pelantikan Sekda Aceh itu, dihadiri anggota Forkopimda Aceh, para asisten, Kepala SKPA dan Kepala instansi vertikal, berjalan sangat singkat.

Usai melantik Bustami yang juga mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh itu, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki dalam pidatonya menyatakan, tidak perlu lagi menjabarkan apa saja tugas dan tanggung jawab yang harus ditangani Bustami sebagai Sekda Aceh yang baru.

• VIDEO - Sah, Bustami SE MSi Jabat Sebagai Sekda Aceh Gantikan Taqwallah

Sebagai pejabat karier, kata Ahcmad Marzuki, Bustami sudah banyak menghabiskan masa tugasnya di lingkungan Pemerintah Aceh, tentu ia sudah memahami ruang lingkup  yang harus ditangani.

"Saya minta agar semua tugas tersebut dijalankan dengan sebaik-baiknya dan senantiasa aktif membangun komunikasi di berbagai stakeholder," ujar Pj gubernur.

Posisi Sekda, menurut Achmad Marzuki, merupakan jabatan sangat strategis  dalam pemerintahan. Seorang sekda berperan membantu Kepala Daerah menyusun program kerja dan mengoordinasi dengan semua satuan kerja.

Di sinilah, kata Pj Gubernur, seorang Sekda sangat penting sebagai "dirigen" yang mengatur harmoni kerja seluruh instansi.

Sekda juga harus mampu menerjemahkan seluruh aturan dari pemerintah pusat dan ketentuan lain dari Kementerian /Lembaga.

• Sah, Bustami Hamzah Jabat Sekda Aceh, Dilantik Oleh Pj Gubernur

"Saya berharap amanah ini , dapat dijalankan dengan berbagai pihak agar roda Pemerintahan Aceh bergerak  cepat, akurat dan efektif dalam menjawab semua tantangan yang ada," ujarnya.

Sekda Juga, kata Achmad Marzuki, berperan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan, pembinaan administrasi dan pembinaan aparatur.

Harus digaris bawahi pula, bahwa Sekda sangat berperan mempercepat realisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dan ketegasan sikap sesuai kewenangan yang dimiliki dan fokuskan perhatian untuk pembenahan di internal Pemerintah Aceh.

Tantangan pembangunan Aceh ke depan, menurut Pj Gubernur,  sangat beragam dan dinamis.

"Saat ini kita berhadapan dengan problem sosial, mulai dari masalah kemiskinan, inflasi yang tinggi, kualitas kesehatan, pengangguran, investasi belum memuaskan, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya," ujarnya.

Untuk membenahi itu, kata Ahcmad Marzuki, Pemerintah Aceh tentu tidak sendiri. Banyak Stakeholder yang terlibat, namun peran pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan tetap yang utama.