Harga BBM Naik, Buruh Aceh Juga Minta Kenaikan Upah 20 Persen

"Kita juga menuntut Pemerintah Aceh untuk menaikkan upah tahun depan sebesar 20 persen untuk mengimbangi harga BBM," teriaknya melalui pengeras suara.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sejumlah buruh di Aceh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar aksi damai di halaman Gedung DPRA, Kamis (8/9/2022).

Aksi yang mendapat pengawalan ketat gabungan aparat keamanan tersebut disambut dua anggota DPRA yaitu, dr Purnama Setia Budi dan HT Ibrahim.

Ada tiga isu yang disampaikan massa, yaitu penolakan kenaikan harga BBM, meminta kenaikan upah, dan mendesak agar Qanun Ketenagakerjaan segera direvisi.

"Kita sepakat menolak kenaikan harga BBM. Kita mengajak wakil rakyat untuk membuat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM untuk dikirim ke DPR RI," kata Ketua ABA, Syaiful Mar.

"Kita juga menuntut Pemerintah Aceh untuk menaikkan upah tahun depan sebesar 20 persen untuk mengimbangi harga BBM," teriaknya melalui pengeras suara.

Syaiful Mar menekankan, apapun yang terjadi upah buruh wajib naik pada tahun 2023.

 "Ke depan kita apa pun yang terjadi, harus naik upah buruh di Aceh. Supaya pekerja sejahtera," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Syaiful Mar berharap DPRA segera memproses revisi Qanun Ketenagakerjaan, sehingga tenaga kerja di Aceh dapat merasakan nikmatnya.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM di Gedung DPRK Lhokseumawe Tidak Jadi Digelar, Ini Sebabnya

"Perjuangan kami bukan hanya untuk kaum buruh, tapi untuk semuanya, baik PNS, tenaga kontrak, anggota TNI-Polri, harus naik gajinya," ungkapnya.

Sekjen ABA Habibi Inseun dalam aksi tersebut juga mengungkapkan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM, sudah membuat harga barang dan kebutuhan pokok naik.

"Kita minta DPRA menyampaikan kepada Presiden dan DPR, untuk mencabut kenaikan minyak karena sudah membuat harga barang naik dan kehutuhan pokok naik," ujarnya.

Dalam orasinya, Habibi juga mengkritisi terkait kenaikan upah di Aceh yang jauh dari kata layak, karena hanya naik Rp 1.000 pada tahun 2022, sedangkan tahun 2022 malah tidak naik.

Habibi menyebutkan, bahwa UMP Aceh tahun 2022 sebesar Rp 3.166.460. 

Pada tahun 2023, ABA menuntut kenaikan upah menjadi 20 persen (Rp 600.000) atau Rp 3.700.000.

"Upah ini tidak memenuhi kebutuhan hidup layak. Untuk itu, kami buruh menuntut agar upah dinaikan upah yang layak. Kebijakan upah belum mencerminkan kebutuhan rakyat Aceh," imbuhnya.

"Karena itu kami meminta DPRA, Pemerintah Aceh, dan Dewan Upah Provinsi untuk menaikan upah sebesar 600.000 rupiah minimal. Kita minta kenaikan UMP minimal 20 persen," tegas Habibi.

Sementara Anggota DPRA, HT Ibrahim dan dr Purnama Setia Budi mendukung apa yang disampaikan massa. 

Bahkan, PKS dan Demokrat sudah menyatakan menolak dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

"Kita rakyat Aceh baru dilanda pandemi, ekonomi kita belum pulih, bukan kita tidak setuju dengan kenaikan BBM, tapi ekonomi kita belum pulih," ungkap Ibrahim di hadapan pendemo.

Terkait dengan revisi Qanun Ketenagakerjaan, Purnama Setia Budi menyatakan akan memasukkannya dalam prolega tahun 2023. 

"Ini harus kita segerakan dan kami sudah kami sampaikan ke Banleg. Sehingga apa yang diinginkan kawan-kawan buruh bisa ditampung," ungkap politisi PKS ini.(*)

Baca juga: Nelayan Abdya Keluhkan Kenaikan Harga BBM, Kini Harus Keluar Uang Rp 100 Ribu Baru Bisa Melaut