Berita Gayo Lues
Kapolres dan Wabup Kawal Demo BBM, Ibnu Hasim: DPRK Janji Sampaikan ke Pusat
Seratusan mahasiswa, Rabu (7/9/2022) menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRK Gayo Lues (Galus), memprotes kebijakan pemerintah yang menaikan harga
lihat foto
GAYO LUES - Seratusan mahasiswa, Rabu (7/9/2022) menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRK Gayo Lues (Galus), memprotes kebijakan pemerintah yang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Aksi tersebut turut dikawal oleh Kapolres AKBP Efrianza dan Wakil Bupati Galus, Said Sani, serta sejumlah SKPK lainnya.
Para mahasiswa yang menggelar aksi itu berasal dari Kampus Universitas Syiah Kuala (USK) Gayo Lues Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU).
Mereka menamakan diri Keluarga Besar Mahasiswa (KBM).
Amatan TribunGayo.com, para mahasiswa sebelumnya berkumpul di depan Balai Musara Blangkejeren.
Dari lokasi kumpul tersebut, massa kemudian bergerak ke Gedung DPRK yang berjarak sekitar 1 kilometer, dengan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian Polres Galus.
Kedatangan mahasiswa disambut tiga Anggota DPRK yakni Ibnu Hasim (Wakil Ketua), Idris Arlem dan M Yusuf Aswad.
Massa kemudian diizinkan masuk ke dalam gedung dewan untuk menyampaikan orasinya.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USK PSDKU, Tarmizi Taher, selaku koordinator aksi, mengatakan, kedatangan pihaknya mewakili masyarakat Galus untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Pusat melalui wakil rakyat (anggota dewan).
Baca juga: Polisi Kawal Ketat Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Meulaboh Aceh Barat, Kedepankan Sisi Humanis
Baca juga: PWI, AJI, dan Pemred Serambi Sesalkan Perusakan Hp Wartawan Peliput Demo
Tuntutan pertama, mahasiswa dan masyarakat Galus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena hal ini membuat masyarakat semakin sengsara dan melarat.
Tuntutan kedua, pemerintah diminta dan didesak agar melakukan normalisasi harga pasar, terkait harga bahan pokok dan bahan pangan lainnya.
Tuntutan selanjutnya, pemerintah dan aparat kepolisian diminta untuk memberantas mafia BBM bersubsidi, dan melakukan penegakan hukum secara adil dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Pemerintah juga didesak untuk melakukan pendataan kembali masyarakat yang kurang mampu yang berhak menerima subsidi migas, demi terciptanya efektivitas dalam distribusi dan alokasi.
“Pemerintah dan DPRK Galus agar menyampaikan tuntutan para mahasiswa PSDKU USK Galus kepada Pemerintah Pusat.
Kami siap menurunkan masa yang lebih banyak lagi untuk melakukan aksi yang sama,” pungkas koordinator aksi lainnya, Irza Alparizi.
