Breaking News:

Berita Politik

Suharso Dijanjikan Jabatan Terhormat, Langsung Bicarakan Masalah PPP dengan Jokowi

Suharso enggan berkomentar banyak soal kisruh PPP yang membuatnya didongkel dari kursi ketua umum.

dok.PPP
Suharso Monoarfa 

 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (12/9). Suharso mengatakan kedatangannya ke Istana untuk membahas banyak hal dengan presiden.

"Soal banyak hal" katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Suharso enggan berkomentar banyak soal kisruh PPP yang membuatnya didongkel dari kursi ketua umum. Ia mengatakan persoalan tersebut akan diselsaikan dengan cara yang baik.

"Ya nantilah kita selesaikan baik-baik," katanya.
Saat ditanya mengenai SK Kemenkumham yang mengesahkan Muhammad Mardiono sebai Plt Ketua Umum PPP, Suharso juga menjawab hal yang sama. Ia mengatakan akan menyelsaikan persoalan tersebut.

"Saya tadi banyak bicara soal itu dan soal IKN ya. Nanti saja, saya selesaikan baik-baik," katanya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengesahkan Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025.

"Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2020-2025 dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 6 Jakarta 10310, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 05 tanggal 6 September 2022, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, yang dibuat di hadapan Marta Sapti Riana SH, Notaris berkedudukan di Kota Depok," tulis poin pertama Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 yang dikutip Jumat (9/9).

Baca juga: Seluruh SPBU di Meulaboh Tutup, Akibat Aksi Demo Penolakan kenaikan Harga BBM

Baca juga: Bupati Ramli Ikut Kampanyekan Kesehatan Gigi dan Mulut, Peringatan HKGN di Halaman MIN 8 Aceh Barat

Baca juga: Korban Banjir di Singkil Terima Bantuan Pemerintah Aceh

Dalam poin kedua keputusan itu, Yasonna menetapkan susunan kepengurusan DPP PPP masa bakti 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam SK Menkumham Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX PPP tentang Susunan Personalia DPP PPP sepanjang tidak menyangkut ketua umum.

Dengan poin tersebut, susunan pengurus PPP masih tetap sama, kecuali jabatan ketua umum yang kini diemban sementara oleh Mardiono. "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya," tulis keputusan Menkumham tersebut. Keputusan Menkumham ini ditandatangani Yasonna pada 9 September 2022.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengaku belum menerima permintaan resmi dari Mardiono untuk bertemu dengan presiden. "Belum," kata Heru.
Sementara itu terkait dengan kabar pertemuan Presiden Jokowi dengan mantan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy pekan lalu, Heru mengaku tidak mengetahui. "Kalau itu saya tidak tahu," katanya.

Dijanjikan Jabatan


Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membuka pintu bagi kubu Suharso Monoarfa untuk mengikuti barisannya. Arsul mengajak eks Ketua Umum (Ketum) PPP itu untuk bersama-sama mengkonsolidasikan PPP menghadapi pemilu 2024.


"Kami tentu berharap Pak Suharso dan beberapa kawan yang bersamanya bisa kembali duduk bareng, bersama mengkonsolidasikan PPP untuk menghadapi pemilu 2024," kata Arsul kepada Tribun.

Arsul berjanji pihaknya akan memberikan tempat terhormat bagi Menteri Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas) itu. "InshaAllah Pak Suharso tetap kami tempatkan di tempat terhormat, meski tidak sebagai ketua umum," ujarnya.

Arsul Sani juga menyebut surat dari PPP kubu Suharso Monoarfa tidak menjadi patokan Kemenkumham dalam mengambil keputusan. Menurut Arsul, syarat-syarat formal berupa perlengkapan dokumen harus terpenuhi sesuai Permenkumham tahun 2017.

"Surat dari Pak Suharso itu tidak menjadi patokan dalam pengambilan keputusan," kata Arsul.

Arsul menyebut Kemenkumham bukan dalam posisi menilai sah atau tidaknya pemberhentian Suharso dari Ketum Umum PPP. "Tetapi melihat apakah syarat-syarat formil untuk perubahan itu terpenuhi atau tidak," ujarnya.

Sementara pihaknya, kata dia, telah memenuhi semua persyaratan formil sehingga permohonan dikabulkan Kemenkumham.

"Kami bisa memenuhi semua persyaratan formil tersebut dan menguploadnya ke dalam sistem online Kemenkumham, maka ya wajar kalau permohonan perubahan kepengurusan terkait Ketum tersebut dikabulkan," katanya.(Tribun Network/fer/fik/wly)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved