Breaking News:

GeMPAR Aceh: Kekurangan Gaji Perangkat Desa di Aceh Timur Bisa Dibayar Melalui Dana Desa

para keuchik dan perangkat gampong yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menuntut gaji atau penghasilan tetap...

Penulis: Seni Hendri | Editor: Eddy Fitriadi
For Serambinews.com
Ketua LSM GeMPAR Aceh, Auzir SH. GeMPAR Aceh: Kekurangan Gaji Perangkat Desa di Aceh Timur Bisa Dibayar Melalui Dana Desa. 

Laporan Seni Hendri Aceh Timur 

SERAMBINEWS.COM, IDI - Pada Jumat (16/9/2022) lalu telah dilakukan pertemuan antara keuchik dan perangkat desa dengan Pj Bupati Aceh Timur Ir Mahyuddin, yang difasilitasi oleh Ketua DPRK Aceh Timur, Fattah Fikri.

Dalam pertemuan itu, para keuchik dan perangkat gampong yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menuntut gaji atau penghasilan tetap (Siltap) mereka dibayar penuh 12 bulan tahun 2022 ini.

Namun pertemuan itu tak membuahkan hasil sebagaimana harapan para keuchik.

Pasalnya, Pj Bupati Aceh Timur, Ir Mahyuddin, mengaku pemerintah daerah Aceh Timur, tak mampu membayar gaji keuchik dan perangkat desa penuh 12 bulan dalam tahun 2022 ini karena keterbatasan keuangan daerah.

Menyikapi persoalan ini, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh, Auzir SH angkat bicara.

Menurut Auzir, persoalan belum terpenuhinya gaji perangkat desa atau Penghasilan tetap (Siltap) di Aceh Timur merupakan persoalan serius yang harus diatensi oleh Pemkab dan DPRK Aceh Timur.

Siltap perangkat desa khususnya di Aceh Timur ini sebenarnya adalah PR lama Pemerintahan sebelumnya H Hasballah Bin HM Thaib dan Syahrul Syamaun yang belum diakomodir sampai dengan masa jabatan mereka berakhir.

Alasannya sama yaitu terkait defisit anggaran Aceh timur.

Berdasarkan informasi yang diperoleh GeMPAR, ungkap Auzir, Pemkab Aceh Timur saat in pun tidak mampu membayar upah keuchik dan perangkat gampong lainnya secara penuh selama 12 bulan dan hanya mampu membayar pada estimasi sekira 8 atau 9 bulan saja karena faktor ketiadaan anggaran.

Menurut Auzir kekurangan gaji keuchik dan perangkat desa di Aceh Timur ini bisa dibayar melalui dana desa.

Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor  43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penghasilan Keuchik, Sekretaris Desa dan Perangkat Gampong lainnya diketahui bahwa komposisi penghasilan tetap keuchik, sekretaris desa dan perangkat gampong lainnya telah ditetapkan yaitu gaji keuchik sebesar Rp.2.426.640,00, sekretaris desa non PNS sebesar Rp.2.224.420,00,

Kepala urusan dan kepala seksi sebesar Rp.2.022.200,00 dan kepala dusun sebesar Rp.2.022.200,00.

Dalam Pasal 100 ayat 1 Huruf B angka 1 dan 2 PP nomor 11 Tahun 2019 dinyatakan bahwa maksimal 30 persen dana desa dapat dialokasikan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya termasuk untuk tunjangan plus operasional Tuha Peut.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved