ANGIN SEGAR Bagi Guru Honorer, 210 Ribu Guru Honorer Akan Dapat Insentif Sebesar Rp3 juta

Penulis: Teddy Malaka CC

SERAMBINEWS.COM - Kabar gembira bagi guru honorer.

Pasalnya insesntif sebesar Rp 3 juta akan masuk ke rekening.

Tunjangan intensif ini bakal diberikan kepada 210 ribu guru

Tunjangan ini khusus untuk guru honorer madrasah di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Agama (Kemenag) bakal memberikan tunjangan intensif untuk guru madrasah non PNS atau honorer.

Tunjangan intensif yang bakal diberikan kepada 210 ribu guru itu dengan besaran masing-masing Rp3 juta selama satu tahun, yang artinya satu bulan sebesar Rp250 ribu.

Mengenai itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Bangka Belitung, Drs H Tumiran Ganefo mengatakan, Kemenag Babel masih menunggu petunjuk teknis (juknis) mengenai pemberian tunjangan intensif bagi guru honorer madrasah itu.

Berdasarkan data, ada 1.384 guru honorer se-Babel dari tingkat Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), baik negeri dan swasta.

Baca juga: Pemerintah Data Seluruh Honorer, Ternyata Bukan Untuk Pengangkatan PNS atau PPPK, Ini Tujuannya

Baca juga: 2 Sejoli Terciduk Berbuat Asusila di Mobil, Keduanya Honorer Pemprov Jateng, si Pria Sudah Beristri

"Wacana yang telah disampaikan seluruh guru yang ada di Madrasah, mudah-mudahan ini betul terealisasi. Untuk yang ada di Kanwil Babel, kami belum dapat angka realistis yang digunakan untuk membayar guru madrasah itu," ujar Tumiran, Senin (19/9/2022).

Lebih lanjut, dia mengatakan belum ada koordinasi dari pusat soal anggaran untuk realisasi dari wacana tersebut.

"Kita menunggu juknis, jelas (menyambut baik-red), guru honorer itu profesi yang belum diuntungkan, pelayanan tidak jauh dengan negeri. Yang kedua, negara ini sudah membuka mata, kalau melihat event secara nasional, yang dapat mewakili itu dari swasta juga artinya loyalitas kerja (guru madrasah-red) tulus sehingga menciptakan anak yang berbobot," kata Tumiran.

Dia mengimbau guru honorer madrasah dengan adanya kebijakan ini agar bersabar menunggu petunjuk teknisnya.

"Mari kita menunggu juknis, dan petunjuk pelaksanaannya terkait statmen Kemenag pusat," katanya.

Bakal Batal Dihapus