Breaking News:

Haba DPRK

Pj Wali Kota Banda Aceh Serahkan Raqan APBK-P 2022 kepada DPRK, Lebih Proporsional dan Efektif

"Perubahan ini dimaksudkan untuk menampung pergeseran-pergeseran kegiatan yang penting dan mendesak serta merasionalkan kegiatan yang dianggap...

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Nurul Hayati
For Serambinews.com
Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq menyerahkan Rancangan Qanun APBK-P Tahun 2022 kepada Ketua DPRK Farid Nyak Umar pada Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh, Rabu (21/9/2022) di gedung dewan setempat. 

"Perubahan ini dimaksudkan untuk menampung pergeseran-pergeseran kegiatan yang penting dan mendesak serta merasionalkan kegiatan yang dianggap dapat dilakukan penyesuaian kembali, akibat terbatasnya kondisi kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemko Banda Aceh menyerahkan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota-Perubahan (APBK-P) tahun anggaran 2022 kepada DPRK setempat.

Nota keuangan APBK-P tersebut diserahkan Pj Wali Kota, Bakri Siddiq kepada Ketua DPRK, Farid Nyak Umar pada rapat paripurna di gedung dewan setempat, Rabu (21/9/2022).

"Belanja daerah direncanakan pada APBK-P sebesar Rp1.332.144.096.657," kata Bakri Siddiq.

Kata Bakri Siddiq, sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati bersama, maka plafon anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui APBK Murni Tahun Anggaran 2022 juga mengalami perubahan.

"Perubahan ini dimaksudkan untuk menampung pergeseran-pergeseran kegiatan yang penting dan mendesak
serta merasionalkan kegiatan yang dianggap dapat dilakukan penyesuaian kembali, akibat terbatasnya kondisi kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Di samping itu, lanjut Bakri Siddiq, Raqan tentang perubahan APBK Tahun Anggaran 2022 dilakukan
untuk menampung penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi serta sumbangan dari pihak ketiga.

Raqan APBK-P itu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021.

Dimana pada Tahun Anggaran 2021 Pemko Banda Aceh mempunyai kewajiban yang wajib
diselesaikan pada Tahun Anggaran 2022, yang proses penyelesaiannya telah dimulai dengan
melakukan Perubahan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBK Banda Aceh sampai dengan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2022.

Baca juga: Anggota DPRK Banda Aceh Dorong RSUD Meuraxa Tingkatkan Kompetensi Perawat

"Harapan kami dan harapan kita semua Raqan APBK-P ini merupakan upaya yang bersikap lebih realistis melihat perkembangan ekonomi ke depan. Kita tidak ingin membuat estimasi yang berlebihan yang dapat berakibat tidak baik bagi pelaksanaan penyelenggaraan roda pemerintahan," kata Bakri Siddiq.

"Yang terpenting, diharapkan perubahan yang kita lakukan terhadap APBK ini akan menjadi lebih proporsional dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dan membawa kebaikan, khususnya bagi masyarakat Kota Banda Aceh yang kita cintai ini," harap Bakri Siddiq.

Dalam sambutan tersebut, Pj Wali Kota juga mengatakan dengan semakin kompleksnya program dan kegiatan pembangunan yang akan dihadapi dan dilaksanakan serta dalam upaya optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Pemko dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang mendesak, khususnya penyiapan sarana dan prasarana yang memadai bagi suatu pemerintahan.

Sementara itu, Ketua DPRK Farid Nyak Umar mengatakan dengan selesainya penyampaian penjelasan dan penyerahan Raqan APBK-P Banda Aceh Tahun 2022 selanjutnya akan dibahas secara bersama.

Ia meminta TAPK dan seluruh Kepala SKPK berhadir tepat waktu membahas Raqan tersebut bersama Badan Anggaran dan Komisi-komisi dengan harapan Raqan APBK-P dapat selesai pembahasannya tepat waktu. (*)

Baca juga: Pj Wali Kota Serahkan Dokumen RKUA-PPAS 2023 ke DPRK Banda Aceh

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved