Breaking News:

Pemerintahan

Banggar DPRA Minta Pj Gubernur Aceh Evaluasi dan Ganti Kadis Berkinerja Rendah

Selain meminta evaluasi dan mengganti Kepala SKPA yang berkinerja rendah dan bekerja tidak profesional, Banggar DPRA juga meminta Kepala Pemerintah Ac

Penulis: Herianto | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS/HERIANTO
Jubir Baanggar Dewan, dr Purnama Setia Busi SpOG menyerahkan dokumen Pendapat Banggar DPRA terhadap Nota Keuangan RAPBA Perubahan 2022 kepada Sekda Aceh, Bustami SE, MSi, dalam Sidang Paripurna DPRA, Kamis (22/9). 

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Badan Anggaran DPRA dalam penyampaikan pendapatnya terhadap Nota Keuangan RAPBA Perubahan 2022, yang dibacakan dr Purnama Setia Budi, SpOG pada Sidang Paripurna lanjutan RAPBA Perubhan 2022, di Gedung Utama DPRA, Kamis (22/9), meminta kepada Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki mengevaluasi kembali kinerja Kepala Dinas/Badan yang berkinerja rendah, tidak profesional, realisasi anggarannya rendah, dan sumber daya manusianya lemah.

Saran dan permintaan ini disampaikan Badan Anggaran DPR Aceh karena daya serap keuangan APBA 2022 senilai Rp 16,170 trilliun lebih, sampai 21 September 2022 baru mencapai sebesar 52,3 persen, atau minus 12,7 persen dari targetnya 65 persen dan realisasi fisiknya baru sebesar 60 persen, atau minus 10 persen dari targetnya 70 persen.

Selain meminta evaluasi dan mengganti Kepala SKPA yang berkinerja rendah dan bekerja tidak profesional, Banggar DPRA juga meminta Kepala Pemerintah Aceh, memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA), selanjutnya untuk segera realisasikan semua kegiatan yang belum terealisasi pada semua SKPA.

Kemudian meminta potensi besarnya SILPA tahun 2022, ditekan sekecil mungkin, dengan cara memaksimalkan penyaluran belanja pembangunan APBA murni senilai Rp 16,170 trilliun atau APBA Perubahan 2022, setelah disahkan bersama besaran belanjanya menjadi Rp 16,706 trilliun.

Banggar DPRA Tanggapi Nota Keuangan RAPBA 2022,Tuntut Pergantian Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa

Banggar Dewan juga meminta Kepada Pemerintah Aceh untuk dapat menuntaskan target atau capaian dalam RPJMA, seperti penurunanan angka kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, peyediaan rumah layak huni, penuntasan RS Regional, peningkatan jalan yang menjadi kewenangan provinsi, irigasi hingga fungsional dan lainnya.

Selain Itu, Banggar Dewan juga meminta Wadir Pelayanan RTSUZA yang belum diisi, diisi kembali yang definitif, dokter spesialis yang bekerja di RSUZA, harus ada 24 jam saling bergantian di tempat kerjanya, tidak ada lagi yang menggunakan telepon, jika diperlukan tindakan medis dan operasi dari dokter spesialis, untuk penanganan pasien darurat maupun rawat inap dan rawat jalan.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, kata Jubir Banggar DPRA, dr Purnama Setia Budi SPOG, Banggar DPRA meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mensertifikatkan tanah Blang Padang, yang merupakan asset Pemerintah Aceh, yang diperoleh secara turun temurun dari warisan kerajaan Aceh, begitu juga dengan aset lainnya seperti, tanah kolam renang Tirta Raya, Tanah eks Bioskop Gajah dan aset lainnya di seluruh kabupaten/kota.

Aceh Masih Termiskin di Sumatera dan Keenam di Indonesia, Banggar DPRA Sorot Kinerja Pemerintah Aceh

Menginventarisir asset dengan e-Digital serta menyiapkan program pemanfaatan asset secara maksimal agar asset lebih produktif, sehingga dapata meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).

Kecuali itu, Banggar Dewan, juga meminta kepada Pj Gubernur Aceh untuk mengevaluasi kembali program Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh (GISA) yang tidak menyentuh subtansi stunting, karena kerja sporadis dan insendental seperti mengharuskan SKPA turun ke lapangan dan memasang stiker GISA di belakang mobil dinas, tidak menyelesaikan masalah, kiranya pekerjaan itu hanya menghamburkan SPPD dari sumber dana APBA.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved