Breaking News:

Berita Banda Aceh

Tantangan Harus Dihadapi Bersama

Mendagri yang diwakili Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono MPd, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Desentralisasi Asimetris

Editor: bakri
SERAMBI/HENDRI
Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, beserta Gubernur DI Yogyakarta, Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, perwakilan DKi Jakarta dan Papua, Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, Kapolda Aceh, Irjen Pol Ahmad Haydar, serta pejabat lainnya foto bersama seusai menandatangani kesepakatan bersama tentang kerja sama antar daerah khusus dan/atau istimewa 

BANDA ACEH – Mendagri yang diwakili Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono MPd, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) tersebut menyampaikan, UUD Tahun 1945 pada Pasal B mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang kemudian diatur dengan UU.

Sehingga, penerapan kebijakan asimetris merupakan komitmen dari negara untuk menghargai keragaman dan kekhususan yang diberikan kepada daerah khusus dan daerah istimewa.

Dengan melaksanakan amanat tersebut, sebut Sugeng, Indonesia saat ini sudah memiliki delapan daerah istimewa dan daerah khusus yaitu Provinsi Aceh, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan kemudian Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

“Kalau kita evaluasi dalam beberapa dekade ini menunjukkan capaian kinerja yang positif dalam penerapan Desentralisasi Asimetris.

Misalnya di Aceh, angka kemiskinan menurun dari 28,26 persen pada tahun 2006 sebelum otonomi khusus menjadi 15, 33 persen tahun 2022,” ungkap Sugeng seperti dikutip dari infopublik.id, kemarin.

Sugeng melanjutkan, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari angka 9,02 persen pada tahun 2018, menjadi 6,59 pada tahun 2020.

"Selanjutnya, pembangunan di Papua juga mulai menampakkan hasil.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia-red) di Provinsi Papua meningkat dari 54,45 pada tahun 2010 menjadi 60,44 pada tahun 2020," jelas Sugeng.

Baca juga: Seluruh Keuchik di Langsa Ikuti Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Langsa

Baca juga: PB HUDA Rakor Bersama Pemkab Bireuen, Bahas Rencana Pembentukan Pos Kesehatan Dayah di Kota Santri

Selain itu, menurutnya, kemiskinan juga menurun dari 40,7 persen di tahun 2017 menjadi 26, 55 persen pada tahun 2020.

Untuk Provinsi Papua Barat, IPM meningkat dari 59,6 persen pada tahun 2010 menjadi 64,7 persen pada tahun 2020.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved