Menhan Prabowo Duduk di Antara Andika dan Dudung Saat Rapat Bareng di DPR

Dudung telah mengklarifikasi hal itu. Menurut dia, perbedaan pendapat antara dirinya dan Andika merupakan hal lumrah.

"Kalau terjadi ada friksi, terjadi perbedaan pendapat, saya rasa semua di lapangan sama. Pangdam dengan Kasdam juga pasti ada perbedaan pendapat, Kapolri dengan Wakapolri, KSAD dan Panglima ada perbedaan pendapat itu biasa," kata Dudung dalam acara bincang kebangsaan di Mabesad, Jakarta, Rabu (7/9).

Baca juga: Panglima TNI Jendral Andika Bawa Bocah Indramayu Penelan Kunci Jalani Penanganan Medis di RSAL

Baca juga: Panas, Beredar Video Anggota TNI Kecam Effendi Simbolon, Dianggap Permalukan Panglima-KSAD

Baca juga: Bank Lebanon Hanya Dibuka Sebagian, Masih Khawatirkan Penarikan Tabungan Secara Paksa

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Kharis Almasyhari berharap isu terkait saling sindiran antara Dudung dan Effendi Simbolon tak diperpanjang. Dudung sebelumnya sempat melayangkan sindiran kepada Effendi buntut pernyataan di rapat bareng Andika itu. Kharis berharap kasus tersebut tak diperpanjang lantaran Effendi telah menyampaikan permintaan maaf.

"Saya kira kan sudah ada permintaan maaf dari Pak Effendi, selesailah, sudahlah. Kita anggap selesailah," katanya.

Di sisi lain Prabowo kemarin menolak berkomentar soal hubungan Dudung dan Andika. Ia memilih irit bicara saat dimintai keterangan oleh awak media terkait kehadiran Andika dan Dudung dalam rapat kemarin. Begitu pula dengan Andika yang tak bergeming dan berjalan di belakang Prabowo.

Terpisah peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus memilih menyoroti raker RKA Kemhan/TNI kemarin yang digelar tertutup. Menurut dia, rapat itu mestinya digelar terbuka karena lebih memungkinkan publik mengetahui kondisi internal kementerian/lembaga. Itu terbukti dari pernyataan Effendi Simbolon terkait disharmoni di institusi TNI.

"Dengan rapat terbuka, publik bisa berpartisipasi mengikuti jalannya rapat. Publik jadi tahu ada persoalan disharmoni di internal TNI," kata Lucius.

Lucius menilai selalu ada manfaat di balik desakan rapat terbuka di DPR yaitu agar publik mengetahui apa yang dibicarakan karena masyarakat berhak tahu apa yang terjadi. Dia mencontohkan, rapat terbuka Komisi I DPR pada Senin (5/9) ternyata diketahui ada disharmoni di TNI, salah satunya yaitu ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman. "Urusan TNI, urusan pertahanan dan keamanan juga urusan publik," ucapnya.

Menurut Lucius, rapat yang berlangsung terbuka bisa mengetahui harmonis atau tidak di internal kementerian/lembaga, karena soal hubungan antar-lembaga seperti TNI, juga terkait dengan kinerja lembaga yang seharusnya memang jadi urusan DPR untuk mengawasi. Lucius menilai kalau bicara urusan harmonis atau tidaknya relasi pejabat di berbagai institusi, maka memang sudah seharusnya jadi tugas DPR. "Jadi jangan justru rapat ditutup agar pembicaraan soal relasi antar pejabat yang memengaruhi kinerja justru ditutup. Komisi I mau main rahasia-rahasiaan untuk kepentingan siapa?" ujarnya.

Lucius menilai kebiasaan Komisi I DPR menawarkan opsi tertutup dan terbuka sebelum rapat memberikan kesan Komisi I tidak punya komitmen sebagai wakil rakyat yang harusnya punya kepentingan membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses pembahasan apapun dengan mitra kerja seperti Kemhan dan TNI.

Karena itu menurut dia, seharusnya Komisi I DPR melakukan semua rapat secara terbuka dan jika dalam proses pembahasan menyangkut isu rahasia negara, baru rapat ditutup sejenak sampai pembicaraan itu berakhir.

"Ketika pembahasan rahasia sudah selesai, langsung dibuka kembali. Sesungguhnya bukan jalannya lagi rapat-rapat di DPR termasuk rapat anggaran dilakukan secara tertutup. Apa sih yang sebegitu rahasianya dari persoalan anggaran Kemhan dan TNI sampai harus ditutup terus?" ucapnya.

Baca juga: Kafe Klasik di Banda Aceh Ini Sudah Ikut Promosi Hingga Even Internasional

Lucius menilai urusan strategis pertahanan tidak semestinya dijadikan alasan untuk menutup akses publik terhadap program Kemhan. Dia mengatakan memang ada yang hal rahasia dalam pertahanan.

Namun dalam pembicaraan anggaran, tidak sampai yang rahasia-rahasia itu karena pembicaraan anggaran di Komisi I DPR hanya terkait kebijakan umumnya saja.

"Komisi I harus punya tanggungjawab untuk memastikan supremasi sipil di hadapan TNI dengan mendorong semangat pemerintahan sipil di hadapan TNI dan Kemhan," katanya.

Lucius menyarankan agar Komisi I DPR harus mulai dengan menyatakan keinginan atau sikap mereka untuk menyelenggarakan rapat terbuka sehingga tidak perlu ditawarkan kepada mitra yang hadir.(tribun network/mam/dod)