Posisi Tawar Aceh Lemah di Mata Jakarta karena Pejabat dan Politisinya tidak Solid

Pertemuan dengan Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI juga sangat jarang dilakukan.

Seingat Syech Fadhil, hanya dua kali dilakukan pertemuan, yakni pada 2019 di Jakarta dan di Aceh pada 2022.

Karena itu tak heran banyak Anggota DPR dan DPD RI tidak tahu persoalan apa yang terjadi di Aceh.

"Jika kami diberikan list permasalahan di Aceh, mungkin bisa ikut suarakan. Namun nyatanya, list tersebut tidak ada pada kami," sambungnya.

Ketidakkompakan itu juga terlihat terkait wacana revisi Undang Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Baca juga: Revisi UUPA Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Syech Fadhil mengungkapan kekhawatirannya karena Aceh belum secara bulat sepakat UUPA direvisi atau tidak.

Menurut Syech Fadhil, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan pemahaman akibat dari kurangnya saling koordinasi.

Padahal Syech Fadhil berkeyakinan, hampir semua anggota DPR dan DPD RI peduli dengan Aceh.

"Saya mendapat informasi dari teman-teman dari parlemen, meskipun tidak bisa bersuara karena tidak sama dengan kepentingan partai, orang tersebut menyampaikan pada saya untuk disuarakan. Ini kan tanda bahwa mereka tetap peduli dengan keadaan Aceh," ujar Fadhil Rahmi.(*)

Baca juga: Profil Abu Tumin, Ulama Kharismatik Aceh yang Ahli Dalam Bidang Fiqh,Kini Telah Menghadap Sang Ilahi