Breaking News:

Mata Lokal Memilih

Revisi UUPA Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006

Editor: bakri
Foto: IST
Hj Illiza Sa'aduddin Djamal 

BANDA ACEH - Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2023.

Kepastian itu disampaikan Ketua Banleg DPR RI Supratman Andi Agtas seusai mendengar usulan Fraksi PPP DPR RI yang mengusulkan revisi UUPA dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2023.

Usulan itu dibacakan oleh Anggota Baleg DPR RI Fraksi PPP Illiza Saaduddin Djamal secara virtual dalam rapat kerja dengan DPD RI dan pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa (20/9/2022).

"Alhamdulillah revisi UUPA disetujui untuk dimasukkan dalam prolegnas prioritas 2023," kata Illiza Saaduddin Djamal kepada Serambi, Selasa (20/9/2022), usai rapat tersebut.

Illiza menyampaikan dasar pemikiran penting sehingga perlu disegerakannya dilakukan perubahan UUPA agar norma hukumnya bisa disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Aceh.

"Kondisi pada saat ini mengharuskan adanya penyesuaian norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," ujar mantan wali kota Banda Aceh ini.

RUU tentang Pemerintahan Aceh ini juga sudah masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 nomor 166 serta telah pula melampirkan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU)-nya.

Baca juga: YARA Minta DPRA Libatkan Publik Dalam Penyusunan Draf Revisi UUPA

Baca juga: Gerindra Tunggu Draf Revisi UUPA, DPRA Finalisasi Draf Revisi

"Oleh karena itu kami Fraksi PPP berharap sesuai dengan surat permohonan dan kami telah melampirkan nama-nama pengusul (20 orang terdiri atas anggota DPR dan DPD), berharap agar ini masuk dalam prolegnas prioritas 2023," pinta Illiza saat menyampaikan pandangan fraksi.

Setelah mendapat kepastian revisi UUPA masuk prolegnas prioritas tahun 2023, Illiza berharap kepada semua pihak baik Wali Nanggroe, Pemerintah Aceh, DPRA, dan tokoh masyarakat Aceh agar satu pandangan dalam hal ini.

"Alhamdulillah, semoga proses pembahasan ke depan dimudahkan oleh Allah Swt.

Kami berharap adanya satu pandangan bersama dalam kesepakatan substansi yang akan menjadi konsentrasi bersama saat pembahasan revisi UUPA ini," ujarnya.

Menurutnya, pembahasan revisi UUPA nantinya akan menjadi sangat krusial sehingga semua poin yang perlu direvisi harus sudah disepakati terdahulu oleh Pemerintah Aceh bersama DPRA.

Sehingga saat pembahasan di DPR RI bersama pemerintah pusat bisa cepat dan fokus nantinya.

"Kami dari Forbes hanya sebagai jubir (juru bicara) saja, karena semua sudah selesai disepakati di Aceh melalui DPRA dan Pemerintah Aceh," harapnya. (mas)

Baca juga: Anggota Banleg DPR RI Sebut Penyusunan Draf Revisi UUPA Perlu Disegerakan

Baca juga: Perpanjang Otsus, DPRA Finalkan Draf Revisi UUPA

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved