Jokowi Tak Ingin APBN Dipakai Belanja Produk Impor

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya agar meningkatkan porsi anggaran belanja untuk produk dalam negeri.

Hal itu disampaikan saat pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi di JCC Jakarta.

Kepala negara tidak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) malah justru digunakan membeli barang atau jasa impor.

"Jangan sampai, sekali lagi, dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari bea cukai, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dari dividen BUMN, kumpul kemudian ditransfer ke daerah tapi belinya barang-barang impor," pinta Presiden dikutip, Jumat (30/9/2022).

"Ada produk UMKM, ada produk koperasi, kenapa tidak ke sana?" sambungnya.

Baca juga: Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Ini Imbauan Bupati Aceh Tengah kepada Warga, Instansi Pemerintah

Baca juga: 4 Jenazah Korban Penembakan TPNPB-OPM Berhasil Dievakusi, Polda Papua Barat Rilis Identitas Korban

Baca juga: Tertimbun Longsor, Jalan Utama ke Sejumlah Desa di Aceh Tamiang Terputus

Presiden Jokowi meminta agar produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi terus didorong agar masuk ke dalam e-katalog.

Dirinya menargetkan sebanyak satu juta produk UMKM dan koperasi bisa masuk ke dalam e-katalog hingga akhir tahun 2022.

"Saya senang, alhamdulillah dari target yang saya berikan satu juta (produk) untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas satu juta (produk), yang sebelumnya baru 50 ribu (produk), melompat cepat sekali," imbuh Presiden.

Namun demikian, Presiden tetap meminta seluruh jajarannya untuk terus membina UMKM dan koperasi yang ada di masing-masing daerah agar nantinya mereka siap mendaftarkan produknya masuk ke dalam e-katalog.

"Saya minta kepada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong untuk masuk ke e-katalog," tegasnya.

Instrumen yang Diandalkan

Pemerintah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kesepahaman bahwa APBN Tahun Anggaran 2023 tetap harus menjadi instrumen yang dapat diandalkan dalam menahan berbagai gejolak.

Tujuannya agar rakyat dapat terlindungi dan momentum pemulihan terus berjalan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah juga memakai strategi penguatan APBN selama tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam menangani dampak pandemi Covid-19.