Breaking News:

Berita Pidie

Dewan Minta Kadisdik Pidie Dievaluasi, BPKKD: Berkas Belum Diajukan

Saat ditelusuri ternyata Disdikbud Pidie belum melengkapi persyaratan untuk pencairan dana untuk membayar gaji PPPK

Editor: bakri
For Serambinews.com
Kadisdik Pidie, Yusmadi Kasem. 

SIGLI - Anggota DPRK Pidie, Tgk Muhammad Nur SHi minta ke Pejabat (Pj) Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi untuk mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Pidie, Yusmadi Kasem SPd MPd, terkait belum dibayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tgk Muhammad Nur SHi, kepada Serambi, Selasa (4/10/2022) mengatakan, Pj Bupati harus mengevaluasi keberadaan Kadisdikbud Pidie, Yusmadi Kasem, lantaran belum membayar gaji 492 non ASN atau PPPK.

Padahal, gaji non ASN itu sudah diplotkan dalam DIPA sekitar Rp 23,2 miliar.

Menurutnya, saat ini telah memasuki Oktober 2022, tapi gaji non ASN itu belum kunjung dibayar Pemkab.

Saat ditelusuri ternyata Disdikbud Pidie belum melengkapi persyaratan untuk pencairan dana untuk membayar gaji PPPK.

" Sudah 10 bulan, gaji PPPK belum dibayar.

Padahal, PPPK sudah lulus tahap satu dan dua sekitar Desember 2021.

Baca juga: Pelatihan Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran, Ini Kata Kadisdik Pidie

Baca juga: Dana BOS Naik, Kadisdik Pidie: Boleh Digunakan untuk Penunjang Belajar, Apa Saja?

Sehingga, gara-gara gaji tidak dibayar menyebabkan PPPK mogok mengajar," kata politikus PNA Pidie.

Kata Tgk Muhammad Nur, PPPK menuntut gaji mereka wajar, sebab mereka telah menerima SK dan dana untuk membayar gaji mereka telah diplotkan dalam APBK.

Sehingga, guru PPPK harus mengadu setiap saat melaporkan ke dewan, terkait belum dibayar gaji mereka.

"Lelah juga guru PPPK yang menagih haknya itu harus berulangkali datang ke dewan, dan Disdik Pidie," ujar dia.

Selain itu, sebutnya, Disdik Pidie belum membayar honorarium guru kontrak Pemkab yang berkasnya sudah dilengkapi guru.

Kecuali itu, jelasnya, Disdik Pidie juga terutang dengan proyek yang selesai dikerjakan, tapi tidak bisa dibayar karena waktu telah habis.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (BPKKD) Pidie, Teuku Hendra Hidayat Yoga SSTP MEc Dev kepada Serambi, kemarin, mengungkapkan, pihaknya belum bisa membayar karena berkas sebagai persyaratan karena belum lengkap.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved