Jurnalis Warga Banda Aceh Ikuti Workshop tentang Kepemiluan dan Jurnalistik

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM - Sepuluh jurnalis warga di Banda Aceh mendapatkan pembekalan terkait isu-isu kepemiluan dan keterampilan jurnalistik dalam kegiatan workshop bertema Warga Berdaya Pelopor Pemilu Jujur dan Adil.

Workshop berlangsung dua hari, Rabu dan Kamis, 5—6 Oktober 2022 di Aula Klinik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Banda Aceh.

Workshop ini menghadirkan empat narasumber. Pada hari pertama tampil Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Tgk Akmal Abzal, yang menyajikan topik Pemilu Berkeadilan.

Berikutnya, Riswati, Direktur Eksekutif LSM Flower Aceh, yang membahas topik Pemilu yang Inklusif dan Humanis.

Pada hari kedua, peserta workshop dibahani oleh Koordinator Forum Aceh Menulis (FAMe), Hayatullah Pasee, yang menyampaikan materi tentang Teknik Menulis dan Meliput Karya Jurnalis Warga.

Kemudian, Yarmen Dinamika dari Harian Serambi Indonesia menyampaikan materi penutup, yakni tentang Kode Etik dan Keselamatan Jurnalis Warga Meliput Isu Pemilu.

Baca juga: Malam Ini Babak 8 Besar D’Blue Cup II, Duel Saifullah/Iwan Kontra Edward/Hendra Jr Jadi Laga Pembuka

Baca juga: Justin Bieber Resmi Tunda Konser di Indonesia Usai Terserang Ramsay Hunt Syndrome, Apa Itu?

Koordinator Jurnalis Warga Banda Aceh, Ihan Nurdin, mengatakan workshop ini merupakan rangkaian awal dari kegiatan yang didukung oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) yang berkolaborasi dengan Perludem untuk program The Asia-Pasific Regional Support for Election and Political Transitions (RESPECT) hingga Januari 2023.

Sepuluh warga yang direkrut berasal dari berbagai latar belakang seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, guru, pekerja sosial, hingga bloger.

“Pembekalan ini menjadi penting bagi para jurnalis warga untuk memahami isu-isu pemilu, khususnya dalam menyongsong pemilu 2024 dan pentingnya memiliki dasar keterampilan jurnalistik sebelum melakukan tugas-tugas jurnalistik di lapangan,” ujar Ihan kepada Serambinews.com di Banda Aceh, Jumat (7/10/2022) sore.

Ihan mengatakan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia, khususnya di Aceh.

Selama ini, menurutnya, masyarakat cenderung bersikap pasif dalam menyambut hajatan demokrasi yang dihelat setiap lima tahun sekali, baik itu di tingkat pemilihan kepala daerah maupun legislatif.

Namun, sikap pasif itu juga bisa disebabkan karena kurangnya akses informasi maupun ruang bersuara bagi masyarakat, terutama yang tergolong dalam kelompok rentan.

Baca juga: Anies Baswedan Blak-Blakan soal Formula E, Invisible Hand hingga Dugaan Politisasi di KPK

Oleh karena itu, dengan menggiatkan aktivitas jurnalis warga (citizen reporter) yang dipelopori oleh tiap-tiap individu bisa menjadi wadah bagi warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan pesta demokrasi mulai dari pra, saat, dan sesudah pemilu berlangsung.

Tulisan-tulisan jurnalis warga, lanjut Ihan, bisa dipublikasikan di berbagai platform seperti kanal-kanal jurnalis warga di media arus utama, blog, media sosial, atau website komunitas/gampong.

Akmal Abzal dari KIP Aceh sangat mengapresiasi adanya jurnalis warga yang fokus pada isu-isu pemilu dan demokrasi ini. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu sangat penting dan sangat membantu panitia penyelenggara pemilu seperti KIP ataupun Panwaslih dalam menyebarluaskan tahapan pemilu hingga ke level akar rumput.

“Salah satu bentuk partisipasi masyarakat ialah membuat kegiatan-kegiatan edukasi yang bertujuan untuk menginformasikan kepada khalayak bahwa kita sedang menyongsong pemilu 2024,” katanya.

Sementara itu, Riswati yang menitikberatkan pada pemilu inklusif menjelaskan tentang hak untuk dipilih dan memilih yang disebut dengan universal suffrage yang diakui secara internasional.

Pemilu yang inklusif dan humanis, kata Riris, hendaknya tidak ada perlakuan diskriminatif kepada setiap individu baik karena perbedaan ras, kelamin, agama, pilihan politik, kondisi fisik, dan lain-lain.

“Namun, dalam praktiknya masih jauh dari kata ideal. Setiap perhelatan pemilu digelar kita selalu mendengar adanya permainan politik uang maupun kampanye hitam kepada peserta pemilu maupun diskriminasi kepada warga selaku pemilih,” katanya.

Dalam konteks kepemiluan, kata Riswati, peserta pemilu perempuan seperti caleg atau calon kepala daerah paling sering mengalami diskriminasi berbasis gender sehingga tantangan yang mereka hadapi di lapangan lebih kompleks.

Oleh karena itu, Riris mengajak peran serta jurnalis warga dalam mengampanyekan pemilu yang adil, inklusif, dan humanis sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan bisa merasakan efek dari demokrasi yang sehat.

Sementara itu, Hayatullah Pasee menyampaikan bahwa tulisan memiliki daya dorong yang besar untuk memengaruhi cara berpikir atau perilaku publik maupun pembuat kebijakan.

Menurutnya, menulis menjadi salah satu cara yang efektif dalam mengadvokasi isu atau suara-suara publik yang terabaikan.

Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, kata Hayatullah, warga bisa berpartisipasi aktif dalam setiap isu-isu yang menyangkut hajat orang banyak dengan menyalurkan pikiran-pikiran kritis mereka di berbagai ruang. Tidak hanya mengharapkan diliput atau ditulis oleh media arus utama, tetapi juga bisa memanfaatkan media sosial.

Terakhir, Yarmen Dinamika menyampaikan agar para jurnalis warga menyadari bahwa kerja-kerja jurnalistik mereka di lapangan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Pers sebagaimana jurnalis profesional.

Ketika berhadapan dengan hukum, maka mereka akan berhadapan dengan KUHPidana dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Oleh karenanya, penting menghasilkan karya jurnalistik berkualitas yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan menghindari 'negative remark' serta menghindari opini yang menghakimi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Pembina FAMe ini, banyak isu pelayanan publik, termasuk tentang kepemiluan yang bisa diangkat dan dituliskan oleh jurnalis warga. Ia menekankan, pentingnya menulis yang berimbang dan adil sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari tulisan yang dihasilkan warga.

"Adil dan berimbang itu harus sejak dari pikiran hingga perbuatan dalam bentuk karya yang dihasilkan," ujar Yarmen. (*)