Kerugian Banjir di Aceh Utara Capai Rp 65 Miliar

LHOKSUKON- Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Sabtu (8/10/2022), berkunjung ke Aceh Utara untuk memulai pendampingan dalam penanganan darurat banjir di kabupaten itu.

Untuk diketahui, Pemkab Aceh Utara sudah menetapkan darurat banjir untuk 14 hari ke depan mulai 5 Oktober 2022.

Tim BNPB tersebut terdiri atas Kepala Subdirektorat Fasilitasi Penyelamatan dan Evakuasi, Gatot SatriaWijaya, Tenaga Ahli Kepala BNPB, Orizon Faraid, dan Staf Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat, Riki.

Kedatangan tim itu diterima Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara, Azwardi AP MSi di Kantor Bupati setempat, kawasan Landing, Lhoksukon.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut para asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Asisten II Setdakab Aceh Utara, Risawan Bentara, pada kesempatan itu memaparkan kondisi banjir dan upaya penanganan yang sudah dilakukan, serta hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi terjadinya kembali banjir di masa-masa mendatang.

Menurutnya, sampai saat ini 39 ribu lebih warga mengungsi karena rumah mereka terendam banjir.

Hasil pendataan sejumlah SKPK di Aceh Utara, sebut Risawan, kerugian yang ditimbulkan akibat banjir di kabupaten itu sudah mencapai Rp 65 miliar.

"Ini baru data sementara, kemungkinan bisa bertambah.

Baca juga: Lanal Lhokseumawe & Kipan B Yonko 469 Kopasgat Antar Bantuan untuk Korban Banjir, Pakai Perahu Karet

Baca juga: Sigap, Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Bantu Korban Banjir di Langsa Baro

Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya kerugian akibat banjir tersebut mencapai 350 sampai 400 miliar rupiah," ungkapnya.

Salah satu upaya yang harus dilakukan, tambah Riswab, adalah normalisasi sejumlah sungai karena sudah dangkal akibat sedimentasi.

"Itu untuk jangka pendek," tutupnya.

Sementara itu, Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi berharap, kehadiran tim BNPB ke kabupaten itu dapat membantu Pemkab setempat dalam menangani dampak banjir.

Karena itu, ia mengajak semua kepala SKPK untuk bekerja keras agar ke depan banjir tidak terjadi lagi.

"Hari ini kita sepakat konsen untuk penanganan banjir dan masyarakat yang menjadi korban.

Ke depan baru kita atur langkah-langkah untuk penanganan selanjutnya," ujar Azwardi.

Sebab, menurut Pj Bupati, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi harus menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.

"Ayo kita bergandengan tangan untuk menangani banjir.

Bila ada kendala, silakan disampaikan untuk diteruskan kepada para pihak agar dapat ditindaklanjuti," ajak Pj Bupati Aceh Utara.

Baca juga: Dampak Banjir di Aceh Timur Bertambah Jadi 17 Desa, 1.335 KK Mengungsi

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Penyelamatan dan Evakuasi BNPB, Gatot SatriaWijaya, dalam pertemuan tersebut banyak menjelaskan tentang penanganan banjir.

Misalnya, untuk penanganan banjir harus dilakukan penetapan darurat selama 14 hari dan harus ada pendirian posko resmi.

"Agenda kami di sini melakukan pendampingan darurat banjir.

Tapi, kami belum tahu berapa hari di sini karena ada juga daerah lain yang banjir, sedangkan kami kekurangan personel.

Namun, informasi dan data yang kami terima di sini (Aceh Utara) akan kita sampaikan ke pimpinan," ujar Gator. (jaf)

Baca juga: Salut! Kapolsek Indra Makmu Arungi Genangan Air untuk Evakuasi Ibu Melahirkan Saat Banjir

Baca juga: Terobos Banjir, Kader PDIP Aceh Utara Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir