Disindir PDIP Lepas Biru, NasDem Sebut Politik Kebencian dan Cara Berpikir Amat Sempit

SERAMBINEWS.COM - Disindir PDIP lepas biru dari pemerintahan Jokowi, NasDem sebut pernyataan itu sebagai politik kebencian dan cara berpikir amat sempit.

Diketahui sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan sindiran ke NasDem usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.

Dalam narasinya, Hasto mengumpamakan NasDem seperti bendera Belanda yang dilepas birunya oleh para pejuang dahulu.

"Para pejuang kita, ada bendera Belanda, birunya dilepas," ucap Hasto dilihat Serambinews.com dari tayangan Kompas TV, Selasa (11/10/2022).

"Dan ternyata birunya juga terlepaskan dari pemerintahan pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri," tambahnya.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyesalkan pernyataan Hasto Kristiyanto karena semestinya partai membangun suasana politik yang suka ria dan suka cita.

Sebab menurutnya perbedaan adalah sebuah keniscayaan karena partai dibuat memang untuk saling berkompetisi satu sama lain.

"Kita kadang-kadang hal yang gak gatal digaruk, kita tidak terbiasa dengan perbedaan-perbedaan pilihan," ucap Willy dilihat dari tayangan Kompas TV, Selasa siang.

Baca juga: Sindrian PDIP soal Lepas Biru dari Jokowi, NasDem Nilai sebagai Narasi Politik Rendahan

"Ini yang kemudian mencoba politik adu domba, politik kebencian, ini cara berpikir yang amat sempit," tambahnya.

Ketua DPP NasDem itu meminta semua pihak harus lebih dewasa berpolitik ketimbang melakukan proses sindiran-sindiran terbuka seperti ini.

"Kalau ada yang gak pas, dalam rapat koalisi ya disampaikan saja, kenapa kemudian harus disindir yang lain gak disindir yang ini disindir, berarti ada kebencian," ucap Willy.

"Kalau orang gak suka, kalau orang dengki, kalau orang benci itu susah kita subjektifitas diaturnya," tambahnya.

Baca juga: Elite Demokrat Ingin Duet Anies-AHY di Pilpres 2024, NasDem Bebaskan Anies Baswedan Pilih Cawapres

Dianggap Tak Hargai Perbedaan Politik

Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto karena dianggap tidak menghargai perbedaan politik setiap partai.

"Narasi-narasi minor seperti ini yang kemudian kalau saya menggunakan bahasa Bung Karno ini politik rendahan," ungkap Willy.

"Politik yang hanya seputar kekuasaan kementerian semata-semata, politik yang hanya bicara lingkar kekuasaan semata-mata," tambahnya.

Ketua DPP NasDem itu berujar, orang besar bicara tentang ide, orang biasa-biasa saja bicara tentang kejadian dan orang yang berpikir sempit bicara tentang orang lain.

Pihaknya menyesalkan ucapan yang keluar dari internal PDIP itu mengingat bukan hanya NasDem yang mendeklarasikan capres pilihan, namun juga Gerindra sudah lebih awal.

"Yang mendeklarasikan capres bukan hanya NasDem tapi juga Gerindra sudah mendeklarasikan pak Pak Prabowo, apakah omongan yang sama keluar dari mulut yang bersangkutan, kan tidak terjadi," katanya.

Baca juga: Apresiasi NasDem, Relawan Aceh Minta Demokrat dan PKS Segera Deklarasi Anies Jadi Capres

Ia menjelaskan padahal NasDem akan terus taat dan loyal terhadap pemerintahan Jokowi hingga selesai 2024 mendatang.

Hal itu sebagaimana pernyataan Ketum Surya Paloh saat pendeklarasian Anies sebagai capres usulan partai tersebut beberapa waktu lalu.

Ia juga meminta partai politik harus saling menghormati sebab ranahnya sudah berbeda di mana NasDem mempersiapkan diri untuk kontestasi 2024.

Sementara untuk pemerintahan Jokowi, NasDem mengaku akan loyal sampai akhir periode 2019-2024 mendatang.

Baca juga: Begini Respon Prabowo Subianto Ditanya Terkait Anies Baswedan Diusung Nasdem Maju Pilpres 2024

Tanggapan PDIP

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira berujar, pernyataan Hasto merupakan ungkapan realita politik yang dilihat saat ini.

Ia mengakui memang pengusungan capres merupakan haknya setiap partai, tapi kemudian ada konteks di mana partai menyampaikan realita politik saat ini dan itu sah-sah saja.

"Kita menyampaikan apa realita-realita politik yang ada dan silakan masyarakat menilai," kata Andreas.

"Apa yang disampaikan oleh pak Sekjen itu adalah realita-realita yang ada. Mau ditangkap sebagai sindiran ya silakan saja," tambahnya.

Baca juga: NasDem Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres, Begini Respons PKS, Demokrat, PAN, PDI-P, dan PSI

Menurut Ketua DPP PDI itu menyampaikan, berkaitan dengan pemerintahan, presiden punya kewenangan untuk melihat dan menilai bagaimana soliditas yang dibangun.

"Tapi sebagai seorang pemimpin politik pak Sekjen menyampaikan realita politik yang ada dan itu saya kira sangat-sangat biasa," ucap Andreas.

"Kita bernarasi dengan fakta-fakta yang ada, silakan masyarakat menilai," pungkasnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS