Pemilu 2024
Sindrian PDIP soal Lepas Biru dari Jokowi, NasDem Nilai sebagai Narasi Politik Rendahan
PDIP sindir NasDem lepas biru dari Jokowi usai deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024, narasi seperti ini dianggap sebagai politik rendahan.
Penulis: Sara Masroni | Editor: Ansari Hasyim
"Kita kadang-kadang hal yang gak gatal digaruk, kita tidak terbiasa dengan perbedaan-perbedaan pilihan," ucap Willy.
"Ini yang kemudian mencoba politik adu domba, politik kebencian, ini cara berpikir yang amat sempit," tambahnya.
Baca juga: Dukung Anies Baswedan sebagai Capres, PDA Janji Beri Suara Untuk NasDem, Taufiqulhadi: Terima Kasih
Ketua DPP NasDem itu meminta semua pihak harus lebih dewasa berpolitik ketimbang melakukan proses sindiran-sindiran terbuka seperti ini.
"Kalau ada yang gak pas, dalam rapat koalisi ya disampaikan saja, kenapa kemudian harus disindir yang lain gak disindir yang ini disindir, berarti ada kebencian," ucap Willy.
"Kalau orang gak suka, kalau orang dengki, kalau orang benci itu susah kita subjektifitas diaturnya," tambahnya.
Ia juga meminta partai politik harus saling menghormati sebab ranahnya sudah berbeda di mana NasDem mempersiapkan diri untuk kontestasi 2024.
Sementara untuk pemerintahan Jokowi, NasDem mengaku akan loyal sampai akhir periode 2019-2024 mendatang.
Baca juga: Apresiasi NasDem, Relawan Aceh Minta Demokrat dan PKS Segera Deklarasi Anies Jadi Capres
Tanggapan PDIP
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira berujar, pernyataan Hasto merupakan ungkapan realita politik yang dilihat saat ini.
Ia mengakui memang pengusungan capres merupakan haknya setiap partai, tapi kemudian ada konteks di mana partai menyampaikan realita politik saat ini dan itu sah-sah saja.
"Kita menyampaikan apa realita-realita politik yang ada dan silakan masyarakat menilai," kata Andreas.
"Apa yang disampaikan oleh pak Sekjen itu adalah realita-realita yang ada. Mau ditangkap sebagai sindiran ya silakan saja," tambahnya.
Baca juga: Ketum NasDem Surya Paloh Bebaskan Anies Pilih Cawapres: Beri Kesempatan Dia Pilih Wakil yang Bagus
Menurut Ketua DPP PDI itu menyampaikan, berkaitan dengan pemerintahan, presiden punya kewenangan untuk melihat dan menilai bagaimana soliditas yang dibangun.
"Tapi sebagai seorang pemimpin politik pak Sekjen menyampaikan realita politik yang ada dan itu saya kira sangat-sangat biasa," ucap Andreas.
"Kita bernarasi dengan fakta-fakta yang ada, silakan masyarakat menilai," pungkasnya.
(Serambinews.com/Sara Masroni)
BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS