Berita Kutaraja
KPK Gelar Bimtek kepada Pejabat dan Istri di Aceh, Sekda: Budayakan Antikorupsi Sejak dari Keluarga
Keluarga juga merupakan kekuatan potensial untuk mendukung lahirnya generasi muda calon pemimpin masa depan yang anti korupsi.
Penulis: Subur Dani | Editor: Saifullah
lihat foto
Laporan Subur Dani | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk keluarga berintegritas di Aceh dalam rangka sosialisasi pencegahan korupsi di Aceh.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Grand Permata Hati, Rabu (12/10/2022) itu, KPK menyosialisasi pencegahan koruspi kepada pejabat dan istri pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh.
Sekda Aceh, Bustami Hamzah saat membaca sambutan Pj Gubernur Aceh mengatakan, kajian ilmiah membuktikan, keluarga dapat mempengaruhi individu secara signifikan dalam membangun budaya antikorupsi.
Keluarga juga merupakan kekuatan potensial untuk mendukung lahirnya generasi muda calon pemimpin masa depan yang anti korupsi.
Oleh sebab itu, semangat anti korupsi semestinya sudah ditanamkan sejak dini mulai tingkat keluarga.
“Jika keluarga sudah mendukung langkah upaya pencegahan korupsi sejak dini. Insya Allah semangat antikorupsi akan berkembang menjadi salah satu ciri budaya di negeri kita," katanya.
Baca juga: Dana Desa Sering Dikelola Pihak Ketiga untuk Bimtek, Haji Uma Nilai tidak Sesuai Norma Hukum
Oleh karena itu, Bustami mengingatkan kepada semua untuk tidak menganggap Bimtek tersebut sebagai seremoni belaka.
Tapi harus diikuti dengan komitmen yang kuat untuk menjalankan materinya, sehingga nantinya semangat antikorupsi akan menular ke masyarakat luas.
“Sebahagian peserta tentu bertanya-tanya, mengapa Bimtek KPK kali ini melibatkan keluarga. Padahal yang bekerja di pemerintahan kan hanya suami atau istri saja,” papar Sekda.
“Mengapa sampai dua-duanya yang harus dilibatkan dalam kegiatan bimbingan teknis ini? Bapak/ibu sekalian, justru di sinilah akar masalahnya. Minimnya kepedulian keluarga untuk gerakan anti korupsi termasuk yang mendorong tingginya kasus korupsi di Indonesia,” imbuh Sekda.
Bustami menambahkan, gencarnya upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, hanya mampu sekedar memangkas frekuensi kasus yang terjadi.
Sehingga belum mampu menghadirkan perubahan sosial yang sifatnya untuk menanamkan budaya antikorupsi.
Baca juga: KPK Sebut Tak "Peti Eskan" Kasus-kasus yang Sedang Diperiksa di Aceh
“Oleh karena itu, langkah terbaik adalah menyentuh hal-hal yang lebih fundamental. Salah satu yang fundamental itu adalah dukungan keluarga,” urai dia.
“Karenanya, kami sangat berterima kasih kepada KPK yang telah menyelenggarakan acara ini di Aceh. Semoga sukses dan dapat memberi manfaat terbaik bagi peningkatan tata kelola Pemerintahan Aceh,” kata Sekda.
