Pelabuhan Perikanan di Aceh Minim SPBN, Kepala DKP Minta Bantuan Komisi IV DPR RI 

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kedatangan anggota Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis (13/10/2022), menggemakan sejumlah persoalan di dunia perikanan Aceh.

Salah satunya seperti yang disuarakan Kepala Dinas Perikanan (DKP) Aceh, Aliman dengan meminta agar adanya penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sejumlah pelabuhan perikanan yang ada di Aceh.

Hal itu urai Aliman, disebabkan banyak nelayan yang ada di Aceh mengaku sulit untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

Terlebih di saat harga BBM, baik subsidi dan non-subsidi mengalami kenaikan.

"Harapan kami, ke depannya agar pelabuhan yang belum ada SPBN supaya dapat dibangun SPBN-nya," sebut Aliman saat mendampingi kunker Komisi IV DPR RI di PPS Kutaraja.

Pasalnya, kata Aliman, saat ini masih banyak pelabuhan perikanan di Aceh masih belum memiliki SPBN.

Baca juga: 11 SPBN di Aceh Minta Pertamina Tambah Kuota BBM Subsidi Bio Solar

Sebab itu, di lokasi yang belum memiliki SPBN, nelayan terpaksa harus mengangkut minyak dari SPBU terdekat menggunakan jeriken.

“Hal itu kerap menjadi masalah, baik itu dari Aparat Penegak Hukum (APH) maupun dari nelayan itu sendiri,” ungkap dia.

"Kan nggak mungkin mereka (nelayan) bawa jeriken banyak-banyak ke SPBU. Atau mereka bawa kapalnya. Itukan mustahil," ujarnya.

Karena hal tersebut pula, lanjut Aliman, ia meminta supaya di setiap pangkalan pendaratan ikan maupun pelabuhan perikanan, ada SPBN.

Menurutnya, keberadaan SPBN sangat membantu para nelayan.

"Bahkan di situasi BBM naik kayak sekarang, nelayan nggak masalah yang penting stoknya ada," pungkasnya.

Baca juga: Antisipasi Antrean, 137 Polisi Dikerahkan di Setiap SPBU dan SPBN di Banda Aceh

Kunker ke PPS Kutaraja

Seperti diketahui, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis (13/10/2022).

Dalam kunker tersebut, para anggota Komisi IV DPR RI juga melakukan diskusi bersama para nelayan dan tokoh masyarakat tentang pengelolaan PPS Kutaraja dan optimalisasi Cold Storage di PPS Kutaraja.

Para anggota Komisi IV DPR RI itu tampak duduk di tengah-tengah aktivitas nelayan di PPS tersebut.

Dikarenakan sedang jam sibuk, kebisingan dari suara mesin pemecah es mengisi seluruh area.

Dalam kunker itu juga, Komisi IV DPR RI menepati janjinya untuk melakukan pengerukan di muara PPS Kutaraja. Pengerjaan sendiri nantinya akan dimulai pada tahun 2023 nanti.

Perwakilan Komisi IV DPR RI, TA Khalid mengatakan, bahwa tujuan kunker tersebut tak lain untuk menepati janji sebelumnya tentang pengerukan muara PPS Kutaraja yang sudah mengalami pendangkalan.

Baca juga: Komisi IV DPR RI Kunker ke PPS Lampulo, Plotkan Rp 40 Miliar untuk Pengerukan Kolam pada Tahun 2023

"Insya Allah pengerukan mulai dilakukan pada tahun depan," kata TA Khalid.

Ia mengatakan, total anggaran yang diplotkan untuk pengerukan muara PPS Kutaraja itu sebesar Rp 40 miliar.

Selain itu kata TA Khalid, pihaknya juga mendengar beberapa keluhan dari para nelayan seperti antri bongkar muat ikan dan ketersedian BBM bagi nelayan.

Atas keluhan tersebut, pihaknya akan melakukan pengkajian.

Sebab, untuk antri bongkar muat ikan akan menurunkan kualitas dan harga.

Sementara di sisi lain, harga BBM juga mengalami kenaikan.

Baca juga: SPBN Ujung Serangga Bantah Diskriminatif Salurkan Solar untuk Nelayan

"Ini menjadi perhatian kami di Komisi IV DPR RI agar nelayan tidak perlu antri panjang lagi," imbuhnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, MHan.

Ia mengungkapkan, bahwa  pada tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikana (KKP) melalui Dirjen Tangkap sudah menganggarkan Rp 40 miliar, untuk pengerukan kolam PPS Kutaraja.

"Dan itu sudah kita realisasikan. Kemudian adanya banyak program dari KKP berupa paket untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan (DKP) Aceh, Aliman mengatakan, PPS Kutaraja Lampulo saat ini memiliki luas daratan 51 hektare, dan luas kolam 80 hektare.

Dari luas kolam 80 hektare itu, dibagi menjadi dua yakni untuk kapal kapasitas 60 GT ke bawah dan kapal 60 GT ke atas.

Baca juga: VIDEO - Komisi IV DPR RI Janji  Pengerukan Muara PPS Kutaraja Banda Aceh

Ia mengatakan, di kolam 60 GT ke atas tersebut, kolamnya mengalami pendangkalan dengan kedalaman rata-rata minus 2.

"Makanya dia harus dilakukan pengerukan yang semula dalamnya minus 2 menjadi minus 4," urai Aliman.

Dengan adanya pengerukan tersebut, pelaksanaan program penangkapan ikan di PPS Kutaraja dapat terukur dan berjalan dengan baik.

“Saat ini saja rata-rata produksi ikan di PPS Kutaraja mencapai 80 ton perharinya,” sebut dia.

Dilanjutkan Aliman, jika nantinya pengerukan kolam pada tahun 2023 itu selesai, pihaknya akan membangun tambahan dermaga sejauh 200 meter.

Baca juga: Pj Gubernur, Komisi IV DPR RI Temui Mentan, Minta Aceh Jadi Pusat Pertanian, Peternakan & Perkebunan

"Agar kapal-kapal nelayan yang selama ini masih bersandar di sungai, nati bisa masuk kemari (PPS Kutaraja) semuanya," jelasnya.(*)