Sinyal Jokowi Reshuffle Kabinet Usai Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Dukungan PDIP dan Kata Pengamat

Terlepas adanya pertimbangan politik yang dilakukan Jokowi, Dedi menilai, saat ini ada ketegangan di internal koalisi.

"Ketegangan politik itu ada, terlebih Presiden juga tidak lama sebelum ini bertemu dengan Megawati, bagaimanapun Jokowi perlu menimbang kepentingan politik di kabinetnya," kata Dedi.

Terutama, lanjutnya, kekhawatiran bila Anies ikut pada kontestasi nasional mendatang.

Terlebih, bila mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki kans besar untuk memenangkan kontestasi lima tahun sekali itu.

"Karena Anies menjadi jauh lebih populer pasca-dideklarasikan Nasdem, bukan tidak mungkin partai penyokong pemerintah dilanda kekhawatiran, dan untuk menekan manuver Nasdem, bisa saja usulan reshuffle itu muncul," kata dia.

Tanggapan Nasdem

Terkait dengan isu reshuffle kabinet Indonesia Maju usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, Nasdem juga telah memberikan tanggapannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Disindir PDIP Lepas Biru, NasDem Sebut Politik Kebencian dan Cara Berpikir Amat Sempit

"Reshuffle kabinet sepenuhnya domain presiden, hak prerogatif presiden yang dijamin oleh konstitusi harus selalu dihormati," kata Johnny dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/10/2022).

Johnny yakin, Jokowi independen dalam mengambil keputusan terkait ini.

Menurutnya, presiden tak akan terpengaruh oleh siapa pun, termasuk relawan yang mendesak agar menteri-menteri Nasdem dirombak.

"Pak Presiden selalu independen dalam mengambil keputusan, tidak dipengaruhi termasuk oleh sahabat-sahabat relawan," ujar Johnny.

Kendati demikian, Johnny menegaskan bahwa partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga selesai masa jabatan pada 2024.

Dia mengatakan, deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh partainya tak akan mengubah posisi Nasdem di pemerintahan.

"Sikap itu yang harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan konsistensi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.