Berita Aceh Besar
Keuchik dan Bendahara Gampong di Aceh Besar Ditahan, Tersangka Korupsi Dana Desa dan Kasus Narkoba
JPU) Kejari Aceh Besar menetapkan keuchik dan bendahara gampong Teureubeh, Kecamatan Jantho sebagai tersangka korupsi dana desa
Penulis: Indra Wijaya | Editor: Muhammad Hadi
Laporan Indra Wijaya | Jantho
SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Besar menetapkan keuchik dan bendahara gampong Teureubeh, Kecamatan Jantho sebagai tersangka.
Keduanya menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana desa, Senin (17/10/2022).
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka, atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pada proyek pembangunan saluran air bersih di gampong setempat tahun anggaran 2019/2021.
Penetapan tersangka tersebut dengan Nomor:R-241/L.1.27/Fd.1/10/2022 Tanggal 12 Oktober.
Tersangka berinisial LK (52) Keuchik Gampong Teureubeh dan MS (35) Bendahara Gampong.
Baca juga: Ini Asal Daerah 11 Wanita yang Diamankan di Ulee Lheue dan Ditemukan Botol Minuman Keras
Kepala Kejari Aceh Besar, Basril G, S.H., M.H melalui Kasi Intel Kejari Aceh Besar, Deddi Maryadi mengatakan, dalam kurun waktu 2019-2022,
gampong Teureubeh melaksanakan pembangunan atau rehabilitasi peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga dengan jenis pipanisasi.
Pembangunan tersebut bersumber dari dari dana desa/APBN dengan total anggaran sebesar Rp 1.407.683.900.
Atau dengan rincian pada tahun 2019 anggaran yang dialokasikan Rp 572.366.000.
Tahun 2020 Rp 327.877.000 dan tahun 2021 Rp 507.440.900.
"Namun tiga tahun proses pembangunan, saluran air tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.
Dan diduga ada perbuatan melawan hukum pada pekerjaan pipanisasi tersebut," kata Deddi, Selasa (18/10/2022).
Ia mengatakan, dalam kasus tersebut penyidik mengumpulkan sebanyak 90 barang bukti dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 31 orang saksi.
Baca juga: Aktivis LSM Antinarkoba, Kini Bela Irjen Teddy Minahasa, Henry: Demi Allah Saya belum Bicara Honor
Atas perbuatannya, kedua tersangka terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999