Disdag Aceh Tengah Gelar FGD soal Ini, Bupati Shabela Abubakar Sampaikan Perlunya Produk Ber-SNI

Bupati Aceh Tengah, Drs Shabela Abubakar, dalam sambutannya saat membuka acara ini menyampaikan sejarah metrologi sudah ada sejak zaman Mesir kuno, lebih kurang 3.000 tahun sebelum Masehi.

Laporan Romadani | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON - Dinas Perdagangan atau Disdag Aceh Tengah menggelar Focus Group Discussion atau FGD Standarisasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta Regulasi Unit Metrologi Legal (UML).

FGD ini digelar di Oproom Setdakab Aceh Tengah, Selasa (18/10/2022).

Bupati Aceh Tengah, Drs Shabela Abubakar, dalam sambutannya saat membuka acara ini menyampaikan sejarah metrologi sudah ada sejak zaman Mesir kuno, lebih kurang 3.000 tahun sebelum Masehi.

Artinya hal ini berhubungan dengan standar panjang dan juga pada Dinasti Shang berkaitan dengan alat ukur standar panjang, massa, dan volume.

Bupati mengatakan sesuai Permendag Nomor  67 Tahun 2018 dan metrologi industri berkaitan dengan mutu dengan kewajiban kalibrasi.

Peran metrologi industri sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat.

Baca juga: Rugikan Negara Hingga Rp 1,2 Miliar Lebih, Akibat Pipa tak Ber-SNI Pada Program Pamsimas di Simeulue

"Padahal berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari terutama berkaitan dengan alat ukuran," kata Shabela.

Yaitu metrologi ilmiah berkaitan dengan standar nasional satuan ukuran (SNSU), metrologi legal berkaitan dengan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dengan kewajiban tera dan tera ulang.

Lemahnya infrastruktur metrologi merupakan akar penyebab hambatan teknis yang juga berarti menghambat perkembangan ekonomi.

Oleh karena itu, dalam hal ini negara-negara berkembang merupakan kelompok yang paling dirugikan termasuk diantaranya Indonesia.

Shabela Abubakar mengatakan, hal ini terjadi karena Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk terkait belum tersedia.

Artinya infrastruktur laboratorium pengujian untuk produk tersebut juga belum ada, termasuk juga di Kabupaten Aceh Tengah.

Baca juga: Waspada Baja Impor Dengan Label SNI Palsu, Bisa Membahayakan Proyek Pembangunan!

"SNI diperlukan untuk menangkal membatasi masuknya produk-produk non-standar berkualitas rendah yang merugikan konsumen, merusak pasaran, dan mematikan industri lokal.