Uni Eropa Jatuhkan Sanksi Baru ke Iran, Dari Produsen Sampai Perwira Korps Pengawal Revolusi Iran

SERAMBINEWS.COM, TEHERAN - Uni Eropa sepakat menjatuhkan sanksi baru ke Iran seusai memasok Rusia dengan drone atau pesawat tak berawak "kamikaze" yang mematikan untuk menyerang Ukraina.

Para pakar dari 27 anggota blok Uni Eropa sepakat menjatuhkan sanksi ke produsen drone Iran, Shahed Aviation Industries.

Kemudian, dua komandan militer senior dan Brig. Jenderal Saeed Aghajani, perwira Korps Pengawal Revolusi Islam yang mengawasi program drone Iran.

Dilansir AFP, Kamis (20/10/2022), sanksi, termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan.

"Mengenai pertanyaan drone, memang ada daftar baru dalam persiapan yang harus diadopsi selama seminggu," kata juru bicara Presiden Prancis Emmanuel Macron, Rabu (19/10/2022).

“Jika Iran berjalan seperti bebek, berbicara seperti bebek dan mengakui memasok drone ke bebek terbesar di dunia, maka saya pikir kita memiliki cukup bukti untuk mengatakan Iran adalah bebek," kata Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis.

Baca juga: Iran Marah, Kirim Senjata ke Rusia Dapat Sanksi, Uni Eropa dan AS Bantu Ukraina Tanpa Sanksi Apapun

"Mari kita beri sanksi kepada mereka,” ujarnya.

Ukraina telah dilanda gelombang serangan oleh drone bunuh diri Shahed-136 yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur energi.

Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh lebih dari 220 senjata buatan Iran sejak yang pertama pada 13 September 2022.

Serangan rudal Rusia menghantam pembangkit listrik termal di kota Burshtyn di Ukraina barat pada Rabu (10/10/2022).

Itu menjadi yang terbaru dalam gelombang serangan terhadap infrastruktur penting yang telah melumpuhkan hampir sepertiga pembangkit listrik negara itu sebelum musim dingin.

Baca juga: Iran Dukung Perang Ukraina, Rudal dan Drone Dalam Jumlah Besar Segera Dikirim Lagi ke Rusia

AS, Inggris dan Prancis akan mengangkat masalah transfer senjata Iran ke Rusia pada pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB.

Kekuatan Barat menganggap ekspor dan pembelian drone sebagai pelanggaran resolusi 2231, yang mendukung kesepakatan nuklir Iran 2015.(*)