Aceh Barat Bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Sebagai untuk keseriusan dalam penanganan stunting di Kabupaten Aceh Barat, pemerintah Aceh Barat membentuk tim khusus untuk bisa dilakukan penanganan dengan tepat.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan Kabupaten Aceh Barat sebagai Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi pada tahun 2022 melalui Surat keputusan Menteri PPN dan Bappenas.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Aceh Barat menggelar kegiatan rembuk stunting tingkat kabupaten, Rabu Rabu (26/10/2022) yang berlangsung di Aula Bappeda di Meulaboh.

Sekda Aceh Barat, Marhaban SE mewakili Pj Bupati menyebutkan, bahwa kegiatan rembuk stunting tersebut merupakan upaya dalam penentuan arah kebijakan percepatan penurunan stunting pada tahun 2023 mendatang khususnya di Aceh Barat.

"Percepatan penurunan stunting telah menjadi agenda pembangunan Nasional dan isu utama prioritas pemerintah Aceh," kata Marhaban.

Baca juga: Lama Terbengkalai, Pj Bupati Abdya Datangkan Investor Unggas Tinjau Bekas Bangunan PKS Babahrot

Ia menjelaskan dari hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Aceh Barat saat ini sebesar 27,4 persen.

Pada tahun 2022, terdapat 24 gampong lokasi fokus untuk percepatan penurunan stunting, dan selanjutnya ditetapkan sebanyak 40 gampong lokus pada tahun 2023 sesuai hasil analisis situasi dengan pertimbangan prevalensi, kasus stunting tertinggi dan faktor lainnya di masing-masing gampong.

Terkait hal tersebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui penanganan spesifik maupun sensitif, beberapa diantaranya, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pada gampong lokus, membentuk tim pendamping keluarga (TPK), launching dapur gizi atasi stunting (Dasyat) di Gampong Pasi Pinang, dan Rumah Gizi Gampong (RGG) di Gampong Lapang.

Sementara pembentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai oleh Sekda Aceh Barat, hingga ke tingkat kecamatan dan gampong yang masing-masing diketuai oleh para camat dan keuchik, dengan turut melibatkan berbagai elemen termasuk tim penggerak PKK.

Baca juga: Bidan dan Aparat Desa Dikumpulkan Upaya Menggencarkan Penurunan Stunting

"Berbagai upaya tersebut dilakukan dengan harapan dapat menurunkan prevalensi angka stunting Aceh Barat hingga 14 % pada tahun 2024 sesuai dengan target RPJMN yang dicanangkan," kata Marhaban.

Terkait hal tersebut diperlukan sinergitas dan komitmen yang kuat dari semua pihak guna memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan, dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara SKPK dengan seluruh elemen terkait dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Ia juga meminta para Kepala puskesmas, TPG puskesmas, bidan desa, para keuchik, kader desa lokus stunting serta seluruh elemen terkait lainnya agar dapat melakukan penelusuran, dan pendataan secara akurat terhadap bayi dan balita yang berpotensi mengalami stunting, sehingga mendapat perhatian intensif dan penanganan bersama.(*)

Baca juga: Pendaftaran PPPK Guru 2022 Sudah Dibuka, Tapi Laman SSCASN Tidak Bisa Diakses, Apa Sebabnya?