Capres 2024

Berani Dukung Ganjar Jadi Capres 2024 Artinya Siap-siap Disanksi PDIP, FX Hadi Rudyatmo Sudah Kena

Berani dukung Ganjar Pranowo jadi capres 2024 sebelum diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, artinya siap-siap disanksi DPP PDIP.

Penulis: Sara Masroni | Editor: Amirullah
For Serambinews.com
Berani dukung Ganjar Pranowo jadi capres 2024 sebelum diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, artinya siap-siap disanksi DPP PDIP. 

SERAMBINEWS.COM - Berani dukung Ganjar Pranowo jadi capres 2024 sebelum diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, artinya siap-siap disanksi DPP PDIP.

Hal itu setidaknya sudah ditunjukkan kepada salah satu kader senior di partai tersebut, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Rudy dikenakan sanksi usai menyampaikan secara terang-terangan ke publik soal dukungannya terhadap Ganjar sebagai capres 2024.

Diketahui Rudy dipanggil untuk memberikan klarifikasi selama 1,5 jam soal dukung Ganjar jadi capres di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun mengumumkan secara langsung terkait sanksi yang diberikan kepada Ketua DPC PDIP Solo itu.

"Setelah dilakukan klarifikasi tadi, saudara dinyatakan melanggar keputusan Kongres," kata Komarudin dilihat Serambinews.com dari Kompas TV, Rabu siang.

"Keputusan Kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," sambungnya.

 

 

Seluruh kader diminta tertib soal deklarasi capres. Agar memberi efek jera, Rudy disanksi lebih berat karena dianggap sebagai kader senior.

"Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada saudara FX Hadi Rudyatmo," ucap Komarudin.

"Kader senior itu jadi suri tauladan bagi anggota partai, oleh karena itu pelanggaran di tingkat kita-kita yang dianggap senior ini pasti berat," tambahnya.

Baca juga: Ganjar Cuma Nyatakan Siap Jadi Capres 2024, PDIP Malah Panggil Mintai Klarifikasi, Masalahnya?

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan, sanksi ini berupa teguran, tidak sampai pada pembebastugasan atau pemecatan.

"Jadi, ada tahap-tahapan pemberian sanksi. Oleh karena itulah pak Rudy tetap berkiprah sebagai ketua DPC di Kota Solo," ucap Hasto.

"Dan tadi pak Rudy justru dengan teguran, sanksi ini akan menunjukkan kinerjanya sebagai kader partai dan diundang itu merupakan bagian mekanisme dari partai," tambahnya.

Sekjen PDIP itu menegaskan, urusan capres dan cawapres merupakan hal yang betul-betul serius dipersiapkan.

Dan hal itu, ranah sepenuhnya berada di Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Disiplin harus ditegakkan di dalam partai, karena itulah partai bukan kumpulan orang per orang yang tidak punya cita-cita bersama," ucap Hasto.

"Partai bukan gerombolan, tapi partai mengabdi pada cita-cita yang lebih besar," tambahnya.

Baca juga: Ganjar Nyatakan Siap Jadi Capres 2024, Habis Sudah Harapan Puan?

Menurut Sekjen PDIP itu, jabatan presiden akan membawa tanggung jawab yang tidak ringan, sebab pemimpin ke depan jauh lebih berat tantangan dan tanggung jawabnya.

"Jauh lebih berat daripada tanggung jawab pak Jokowi ketika beliau menjadi presiden pada tahun 2014," kata Hasto.

Sehingga segala sesuatu, lanjutnya, harus dipersiapkan dengan matang, dengan jernih, dengan mempertimbangkan seluruh aspek dan juga tanggung jawab terhadap masa depan.

Sementara Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyampaikan, pada prinsipnya sebagai kader senior partai dirinya punya sikap dan komitmen terhadap Ketum PDIP, Megawati.

"Sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir, itupun saya terima dengan penuh tanggung jawab," ucap Rudy.

"Dan tugas-tugas saya ke depan adalah untuk membangun monumen kemenangan, memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sesuai dengan apa yang diputuskan ibu ketua umum yang diberi mandat oleh kongres partai," tambahnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Terbaru: Elektabilitas Anies Meningkat, Ganjar Geser Prabowo di Urutan Pertama

Ganjar Dipanggil Duluan 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih dulu dijatuhi sanksi buntut nyatakan siap jadi capres.

Sanksi tersebut berupa teguran lisan oleh Bidang Kehormatan DPP PDIP pada Senin (24/10/2022).

Atas sanksi tersebut, Ganjar menerimanya sebagai bentuk disiplin kader.

"Kami mendapatkan peringatan. Dan ini sebagai kader saya terima. Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto," kata Ganjar mengutip Kompas.com, Senin.

"Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketum," sembari menunjuk baju seragam merahnya di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin.

Sebelumnya PDIP memanggil dan meminta klarifikasi Gubernur Jawa Tengah itu buntut dari pernyataan Ganjar siap jadi capres 2024.

"Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait dengan pernyataannya," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dilihat Serambinews.com dari Kompas TV, Minggu (23/10/2022).

Baca juga: Disanksi Imbas Pernyataan Siap Jadi Capres, Ganjar: Saya Terima Keputusan Ketum Megawati

Dalam kesempatan itu Hasto menyampaikan, PDIP makin menguat bergerak ke bawah untuk menyatu dengan kekuatan rakyat.

Sementara mengenai capres dan cawapres, belum dilakukan pengumuman oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kita tunggu saja momentumnya," ujar Hasto.

Selain itu, pihaknya juga memanggil Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo usai menyatakan secara terbuka siap dukung Ganjar jadi capres 2024.

"Kami harus melakukan hal yang sama, karena hukum harus berkeadilan di PDI Perjuangan," ucap Hasto.

"Sehingga Pak Rudi pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi," pungkasnya.

Ganjar Terang-terangan Nyatakan Siap Jadi Capres

Ganjar Pranowo secara terbuka nyatakan siap jadi capres 2024 bila partai mencalonkan dirinya.

Diketahui sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Ganjar soal pilpres 2024.

Hal itu disampaikannya saat wawancara khusus dilihat Serambinews.com dari YouTube BeritaSatu, Selasa (18/10/2022).

"Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang musti siap akan hal itu," kata Ganjar ditanya kesiapannya jadi capres.

Ia menyampaikan, sebagai anggota parta menghormati setiap proses politik dalam partai tersebut.

Meski demikian, tidak boleh diabaikan juga realitas yang menyatakan dirinya peraih elektabilitas tertinggi dalam tiap survei capres 2024.

"Realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan," ucap Ganjar.

"Kan suara rakyat tidak boleh diabaikan toh," tambahnya.

Gubernur Jawa Tengah itu bercerita, dirinya masuk PDI sejak menjadi mahasiswa tahun 1992 lalu, hingga berganti menjadi PDI Perjuangan.

"Maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar.

Menurutnya, beri kesempatan kepada partai untuk menentukan, berdialog dan berkomunikasi mengambil yang terbaik.

Meski PDIP bisa mengusulkan capres-cawapres sendiri karena mencukupi aturan presidential threshold (ambang batas) jumlah kursi di DPR RI, Ganjar berharap pantai berlambang banteng itu bergabung dengan parpol lainnya.

"Rasa-rasanya bangsa ini terlalu besar untuk diurus sendirian, ada banyak multi dimensi persoalan di sana dan membutuhkan kebersamaan," ucapnya.

Dua periode kepemimpinan presiden sudah dimulai langkah-langkahnya, namun menurut Ganjar masih terasa polarisasi di negeri ini.

"Ini butuh direkonsiliasi untuk menghadapi tantangan ke depan," tambahnya.

Baca juga: 4 Lulusan UGM Ini Disebut Kandidat Bakal Capres 2024, Ganjar, Anies, Cak Imin hingga Airlangga

Jadi Masalah Bagi PDIP?

Ada semacam aturan di internal PDIP yang melarang kader menyebut nama capres dan cawapres sebelum ditetapkan atau diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Bila ada kader yang membandel, sanksi pun akan dijatuhkan kepada yang melanggarnya.

"Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/10/2022).

“Saya, Pak Djarot, Pak Rudy Solo dan seluruh kader partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut," tambahnya.

Menjadi sebuah masalah bila ada kader PDIP yang menyebut nama capres sebelum diumumkan Megawati.

"Jadi, harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum," ujar Hasto.

Sekjen PDIP itu juga mengingatkan bagaimana mekanisme partai tersebut mencalonkan Jokowi sebagai capres 2014-2019 hingga 2019-2024.

"Dari sejarah mengajarkan pemimpin seperti Pak Jokowi lahir dari mekanisme itu. Dalam konteks saat ini fokus kita adalah membantu rakyat. Turun ke bawah," kata Hasto.

Demikian dinamika di partai berlambang banteng itu, berani dukung Ganjar Pranowo jadi capres 2024 sebelum diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, artinya siap-siap disanksi DPP PDIP.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved