Ratusan Tenaga Kesehatan Demo Tuntut Formasi PPPK untuk Medis dan Non-Medis

TAKENGON - Ratusan massa dari tenaga kesehatan (nakes) berstatus tenaga kontrak dan honorer di Takengon, Aceh Tengah, menggelar aksi demo di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru dan Gedung DPRK Aceh Tengah , Jumat (4/11/2022) pagi.

Ratusan massa itu berkumpul di Kampus STKIP Muhammadiyah pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya ratusan massa berjalan sekitar 50 meter menuju ke halaman RSUD Datu Beru Takengon.

Safrizal, peserta demo, mengatakan, aksi mereka adalah aksi damai.

Dalam aksi damai itu mereka menuntut hak atas nakes honorer atau kontrak di RSUD Datu Beru Takengon.

Massa kecewa karena pemerintah hanya membuka formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya untuk tenaga dokter umum atau dokter ahli saja.

Sedangkan formasi tenaga kesehatan yang lain tidak dibuka.

Dalam aksi itu, para nakes terus mendesak pihak Direkur RSUD Datu Beru Takengon menemui mereka.

Massa terus berorasi sambil menunggu Direktur RSUD Datu Beru untuk menjumpai mereka.

Setelah menunggu sekitar 40 menit, Direktur RSUD Datu Beru Takengon dr Gusnarwin menemui massa aksi demo.

Para nakes yang menggelar demo berkali-kali berteriak untuk meminta Direktur RSUD keluar menemui massa.

Informasi yang diperoleh dari Staf RSUD Datu Beru Takengon, dr Gusnarwin sedang melaksanakan operasi terhadap pasien RS tersebut.

Baca juga: Dinkes Nagan Raya Larang Apotek Jual Obat Sirup, Minta Nakes tak Resepkan Sirup

Baca juga: Dinkes Aceh Besar Instruksikan Nakes Untuk Sementara Tak Beri Sirup untuk Anak

Setelah selesai melakukan operasi, dr Gusnarwin keluar dan menemui massa.

Afrizal, perwakilan massa menyampaikan lima poin tuntutan para tenaga kesehatan, yaitu menuntut dibuka formasi PPPK untuk medis dan non-medis Massa juga menuntut jasa medis disamakan dengan PNS, dengan alasan PNS sudah dapat TC.

Para pendemo juga minta agar jasa medis dibayarkan setiap bulan.

Tuntutan berikutnya, massa meminta agar gaji mereka harus sesuai dengan UMR.

"Jika tuntutan kami tidak disetujui, maka kami akan mogok kerja," jelas Afrizal.

Tuntutan para demonstran tersebut langsung direspon Direktur RSUD Datu Beru Takengon.

Dimana, Gusnarwin menyatakan akan memenuhi tuntutan itu dalam satu pekan.

"Kasih saya waktu untuk koordinasi dengan pimpinan daerah Aceh Tengah," tandasnya.

KBPSDM Setdakab Aceh Tengah, Jamaluddin, menjelaskan, tidak adanya formasi PPPK bagi tenaga medis dan non-medis datang dari pemerintah pusat dan secara pendataan.

Meski demikian, kata Jamaluddin, pihaknya sedang mengajukan formasi PPPK ke pusat untuk penambahan kuota kepada para tenaga medis dan non-medis.

Baca juga: Demo Nakes RSUCM Berlanjut, Direktur RSUDCM: Kami Pelajari Regulasi

"Kita akan berusaha secepatnya, akan diusulkan ata natibada regulasi baru untuk penerimaan PPPK," tutup Jamaluddin.

7 Bulan Jasa Medis Tak Dibayar

Usai menggelar aksi di RSUD Datu Beru Takengon, usai shalat Jumat para massa yang merupakan honorer tenaga kesehatan kemudian mendatangi gedung DPRK Aceh Tengah.

Kedatangan para nakes itu terkait surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan-RB) soal pemberkasan non-ASN di kabupaten setempat.

Secara aturan yang disampaikan kementerian, tenaga bakti tidak terakomodir dalam pemberkasan non-ASN tersebut.

Di ruang sidang DPRK Aceh Tengah, muncul persoalan baru, dimana jasa medis para tenaga kontrak sudah tujuh bulan tidak dibayar.

Mereka juga belum mendapat upah selama tiga bulan.

Begitu juga untuk jasa Covid-19 tahun 2021 juga belum selesai.

"Kami minta pihak RSUD Datu Beru memberi penjelasan ini.

Kenapa kami gak ada gaji," terang Safrizal.

Menanggapi hal tersebut, hadir Wakil Direktur Umum RSUDA Datu Beru, dr Indra Lutfi menjawab pertanyaan massa.

"Uangnya ada, Tapi SK Bupati untuk mencairkan itu belum selesai," katanya.

Pembayaran tertunda hanya ada regulasi yang mengaturnya.

Pemaparan pencairan masih di meja Bupati Aceh Tengah.

"Kami mohon bersabar, dalam waktu satu pekan ini, kami berusaha akan segera dicairkan," terang Indra. (rd)

Baca juga: Ratusan Nakes di Pidie Datangi BKPSDM, Tuntut Kejelasan SK

Baca juga: Nakes Prioritas Divaksinasi Monkeypox