Dilema Surya Paloh usai Nasdem Usung Anies Baswedan : Apes Ini Kalau Pemodal Besar Gak Ada

Dilema Surya Paloh usai Nasdem Usung Anies Baswedan : Apes Ini Kalau Pemodal Besar Gak Ada

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengaku ingin ada pemodal besar bagi koalisinya untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kendati demikian, keingian Surya Paloh tersebut terusik karena mitra koalisinya, Partai Keadilan Sosial (PKS) tidak ingin ada pemodal besar di Pilpres 2024.

Partai Nasdem resmi mengusung Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon presiden 2024.

Usai perayaan HUT Nasdem ke-11, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (11/11/2022), Surya Paloh pun menanyakan siapa pemodal besar yang disebut PKS, sehingga gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan.

Baca juga: Jokowi Tak Ucapkan Selamat ke Paloh, HUT Partai NasDem hanya Dihadiri Anies

Padahal, Nasdem amat setuju jika ada pemodal besar untuk hadapi Pilpres 2024 nanti.

“Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan kita kepingin, katakan kita kepingin," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

Kendati demikian, Surya Paloh menyebut bahwa pemodal besar yang membiayai kendaraan politik nanti haruslah dekat dan bersimpati dengan Nasdem.

Jika ini nanti ada, Paloh menegaskan Nasdem akan menghormati pemodal besar tersebut.

"Ini kan apes ini. Pemodal besar enggak ada, pemodal kecil enggak ada," ucap dia.

Baca juga: Nasdem Pilih Capres Anies Baswedan, PDIP dan Golkar Masih Belum, Jokowi: Hati-hati, Jangan Sembrono

Akan tetapi, Paloh tetap mewaspadai jika ternyata pemodal besar tersebut ingin mengacaukan koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

Dia menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi jelang Pilpres 2024.

"Heh ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang iya, salah. Kita bilang tidak, juga salah. Jadi kita harus waspada. Bahasa Jawa-nya eling dan wospodo," imbuh Paloh.

PKS Melawan Pemodal Besar, Deklarasi Batal

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik.

Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Seradia mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan.

Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya. 

“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).

Ia menambahkan, informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar.

Baca juga: 70 Pastor Dukung Anies Baswedan, Keuskupan Agung Medan: Jangan Halalkan Segala cara

Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki maka kerja-kerja politik akan terganggu.

“Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan,” tutur Mardani.

Mardani menilai, tingginya biaya politik dan oligarki itu menjadi sebagian masalah besar yang harus dihadapi PKS.

Ia mengaku PKS berkomitmen bersama Nasdem dan Demokrat untuk menjadi fajar baru dalam Pemilu 2024. Berbagai pembahasan saat ini sedang dilakukan.

“Karena itu komitmen PKS Nasdem dan Partai Demokrat untuk terus musyawarah, waktunya kapan? Tinggal waktunya,” ujar Mardani.

Diketahui deklarasi Koalisi Perubahan tak jadi dilakukan 10 November 2022 sesuai keinginan Partai Nasdem.

Juru Bicara PKS, M Kholid menyanggah jika mundurnya Koalisi Perubahan menunjukan keretakan hubungan ketiga parpol.

Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi.

“Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ujar Kholid saat dikonfirmasi, Selasa. (*)