Mata Lokal Memilih
NasDem Tak Jamin Anies Jadi Capres
Surya Paloh, secara terbuka menyatakan pihaknya tidak menjamin jika Anies Baswedan bakal mendapat tiket untuk menjadi calon presiden (capres)
NasDem malah tidak mendapat durian runtuh efek ekor jas atau coat tail effect tapi malah terjerembab," bebernya.
Dia pun memperkirakan suara NasDem akan melorot bahkan terancam tidak lolos parlementary treshold (PT).
Belum lagi, hubungan NasDem dengan koalisi pemerintahan Jokowi seperti PDIP dan partai lain menjadi renggang karena NasDem berani mencalonkan Anies, tanpa mengikuti selera Jokowi.
"Anies yang lekat dengan stigma politik identitas seperti yg terjadi di Pilgub DKI lalu dianggap antitesis Jokowi.
Bahkan pandangan ini ikut disampaikan oleh kader NasDem yg sudah dipecat, Zulfan Lindan," terang Ari.
Lebih lanjut, Ari menduga puncak kegamangan Surya Paloh tidak terlepas dari desakan partai-partai koalisi pemerintah agar NasDem menarik menteri-menterinya dari kabinet.
"Ketidakhadiran Presiden Jokowi di HUT NasDem sekalipun hanya ucapan ulang tahun, sudah lebih dari cukup memang NasDem menjadi 'pesakitan' dari kondisi setelah pencapresan Anies," ujarnya.
Baca juga: Jokowi Tak Ucapkan Selamat ke Paloh, HUT Partai NasDem hanya Dihadiri Anies
Dia juga mengatakan, ketidakyakinan Surya Paloh bahwa tidak ada jaminan Anies Baswedan bisa melaju terus.
Apalagi, pernyataan Surya Paloh yang akan mundur dari kursi Ketua Umum NasDem jika NasDem berkurang kursinya di DPR RI.
"Apalagi sampai tidak lolos ke parlemen menjadi sinyal kefrustasian level tinggi dari Surya Paloh," ucap dia.
Ari juga menduga bahwa apa yang disampaikan Surya Paloh ini sebagai 'strategi' agar Demokrat dan PKS tak ngotot memajukan AHY atau Aher.
"Langkah 'skak mat' NasDem agar Demokrat dan PKS mau diatur dan jangan terlalu memaksakan AHY dan Aher sebagai pendamping Anies," jelasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga menilai, pernyataan Surya Paloh soal ketidakpastian Anies mendapat tiket pencalonan presiden, rasional.
Namun, kata Dedi, hal itu harus diartikan dalam dua hal.
Pertama, soal konsolidasi koalisi yang belum terbentuk hingga saat ini.