YARA Dukung Usul Presiden Prabowo, Pilkada Dipilih oleh DPRD

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, mendukung usul Presiden Prabowo Subianto agar Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), usulan dari Presiden ini tentunya sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan untuk Bangsa dan Negara. 

Menurut Safar dalam menerapkan demokrasi tentu perlu menyesuikan dengan kondisi budaya bangsa Indonesia yang dinamis, sama seperti penerapan aturan-aturan Internasional yang perlu memperhatikan aturan nasional.

“kami sangat sepakat dengan usulan Presiden Prabowo, demokrasi kita harus mengacu pada Pancasila, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan bangsa harus menjadi tujuan utama bernegara, walaupun praktek demokrasi dianggap sebuah sistem yang bagus, namun perlu disesuaikan dengan konstitusi dan ideologi negara kita, begitu pun dengan aturan-aturan Internasional”, kata Safar.

Baca juga: Pj Gubernur Aceh Siap Jalankan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto di Aceh

Dalam pandangan YARA, secara ekonomis bisa menghemat anggran negara yang mencapai puluhan triliun dimana angaran tersebut dapat digunakan untuk membangun berbagai fasilitas umum yang sangat vital dalam berbagai hal.

Seperti jalan raya dimana saat ini berdasarkan data yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaiatan, dalam RDP dengan Korp Lalu Lintas Polri beberapa waktu lalu.

Menurut data 3 orang perjam kehilangan nyawa dijalan, pada tahun 2023 kecelakaan lalu lintas di indonesia 152.008 dijalan raya dengan berbagai kasus.

Irigasi yang masih banyak dibutuhkan untuk mendukung visi ketahanan pangan untuk kemandirian Bangsa, jembatan untuk kemudahaknakses diseluruh pelosok yang masih belum merata, masih sangat banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tidak layak saat ini.

Baca juga: YARA Sebut Payung Hukum KKR Aceh Masih Terlalu Lemah

Berbagai fasilitas dasar yang harus didapatkan oleh Warga Negara sebagai hak asasi manusia jauh lebih penting saat ini dibandingkan dengan menghabiskan uang untuk Pilkada yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih efesien dan ekonomis.

“dari pengalaman advokasi publik yang kami lakukan, masih banyak kewajiban negara yang menyangkut dengan hak dasar yang menjadi hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945.

Sebagaimana tujuan bernegara ini belum terpenuhi, seperti jalan raya yang layak sehingga tidak menyebkan tingginya angka kematian dan kecelakaan seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Hinca Paijaitan dalam Rapat dengan Korlantas Polri di DPR, jembatan yang menghubungkan akses masyarakat, fasilitas infrastruktur dan kesejahteraan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang jauh dibawah standar.

Semua itu hak asasi manusia yang menjadi kewajiban negara yang membutuhkan anggaran yang besar, jika melihat pelaksanaan Pilkada masih ada alternatif yang lebih ekonomis dan efesien kenapa tidak kita jalankan, karena semua itu untuk kepentingan Bangsa dan negara”, terang Safar.

Baca juga: Harga Emas Anjlok Hari Ini, Namun Diperkirakan Naik Minggu Depan, Berikut Rincian dan Penjelasannya

Sejak tahun 2020 lalu, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, sudah mengusulkan kepada Presiden dan DPR RI yang saat itu suratnya diberikan langsung kepada Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsudin di Banda Aceh juga ke DPR Aceh agar turut mengawal usulan tersebut.

 Usulan tersebut disampaikan berdasarkan pengalaman dari proses pilkada yang telah berjalan jika pemilihan demokratis secara langsung telah menimbulkan banyak dampak negatif bagi rakyat.

Perbedaan pilihan, penggunaam model kampanye dengan menghalalkan secara cara termasuk menyuap untuk membeli suara, telah menimbulkan hal yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi komitmen bangsa Indonesia sebagaimana dalam pasal 3 Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia”.

“usulan Presiden Prabowo tentang Pemeilihan Kepala Daerah oleh DPRD ini sudah pernah kami sampaikan pada tahun 2020 ke Presiden.