Anies Baswedan Dicap Sombong dan Pengkhianat oleh Kader HMI, Karena Tak Hadiri Silatnas KAHMI

Anies Baswedan Dicap Sombong dan Pengkhianat oleh Kader HMI, Karena Tak Hadiri Silatnas KAHMI

SERAMBINEWS.COM – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dicap sombong dan pengkhianat oleh kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Bukan tanpa alasan ucapan tersebut dicetuskan, sebab Anies Baswedan juga merupakan kader HMI dan menjadi tamu kehormatan di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Keluarga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada Sabtu (12/11/2022).

Ketidakhadiran Anies Baswedan pun mendapat sorotan oleh pengacara yang juga kader HMI, Eggi Sudjana.

Rasa kecewa pun menyelimuti kader HMI yang sudah menantikan kedatangan sosok Anies Baswedan di Perpustakaan Nasional RI Salemba, Jakarta Pusat.

Apalagi, spanduk backdrop dan poster yang ada Anies Baswedan sudah terpajang dan tersebar.

Secara blak-blakan, Eggi menyebut ketidak hadiran Anies Baswedan merupakan pengkhianatan kepada HMI.

Baca juga: Safsus Menteri Keuangan Soal Anies Baswedan Selamatkan Uang Negara Rp23 T, Beberkan Cerita Aslinya

"Hari ini saja terlepas dari banyak urusan, enggak dateng tuh. Pengkhianatan kepada HMI," katanya di dalam acara tersebut, dikutip dari Tribunnews.com.

Eggi bahkan menyebutkan, ketidakhadiran tersebut merupakan bentuk kesombongan Anies Baswedan.

Sebab, HMI memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) RI di Pilpres 2024.

"Kita ini dukung dia, tapi yang didukung kok belagu gitu loh," katanya.

Lebih lanjut, Eggi juga menyinggung soal sopan santun dalam ketidakhadiran Anies.

"Dalam logika kita tuh sopan santun, adat. Ini logika berpikir tuh bener atau salah. Gitu saja," sebutnya.

Meski demikian, sebagai kader HMI, dia tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

Menurutnya, HMI tak boleh mencalonkan sosok di luar organisasinya.

Baca juga: Tak Hadiri Silatnas Alumni HMI, Ternyata Anies Baswedan Jadi Pembicara Dalam KTT G20 di Bali

Namun, dia mewanti-wanti agar dukungan HMI tak diibaratkan seperti mendorong mobil mogok.

"Jangan dia sudah jadi nanti kita seperti dorong mobil mogok, ditinggalin saja," ujarnya.

Sementata itu, dalam agenda yang sama, Anies Baswedan menyampaikan permohonan maafnya karena tak bisa hadir melalui tayangan video.

Ketidakhadirannya tersebut karena sedang menjadi pembicara pada rangkaian acara menuju KTT G20 di Bali.

"Saya mohon izin tadi tidak bisa berada di acara ini karena tidak ada di Jakarta saya berada di Bali dalam rangka rangkaian G20.

Baca juga: Gembar-Gembor Sejak Dini, Surya Paloh Tak Bisa Jamin Anies Baswedan Bisa Maju di Pilpres 2024

Sudah telanjur dijadwalkan sejak cukup lama dan saya mendapatkan tugas untuk berbicara pada siang hari ini," kata Anies dalam sebuah tayangan video.

Anies juga menyampaikan ikhtiarnya agar terwujudnya Indonesia yang berkeadilan dan kesetaraan.

"Insya Allah ikhtiar bersama yang kita lakukan sejak bertahun-tahun yang lalu. Kita menginginkan Indonesia yang berkeadilan, kita menginginkan agar ada kesetaraan-kesetaraan," ujarnya.

Dilema Surya Paloh usai Nasdem Usung Anies Baswedan

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengaku ingin ada pemodal besar bagi koalisinya untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kendati demikian, keingian Surya Paloh tersebut terusik karena mitra koalisinya, Partai Keadilan Sosial (PKS) tidak ingin ada pemodal besar di Pilpres 2024.

Partai Nasdem resmi mengusung Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon presiden 2024.

Usai perayaan HUT Nasdem ke-11, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (11/11/2022), Surya Paloh pun menanyakan siapa pemodal besar yang disebut PKS, sehingga gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan.

Padahal, Nasdem amat setuju jika ada pemodal besar untuk hadapi Pilpres 2024 nanti.

“Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan kita kepingin, katakan kita kepingin," ujarnya.

Kendati demikian, Surya Paloh menyebut bahwa pemodal besar yang membiayai kendaraan politik nanti haruslah dekat dan bersimpati dengan Nasdem.

Jika ini nanti ada, Paloh menegaskan Nasdem akan menghormati pemodal besar tersebut.

"Ini kan apes ini. Pemodal besar enggak ada, pemodal kecil enggak ada," ucap dia.

Akan tetapi, Paloh tetap mewaspadai jika ternyata pemodal besar tersebut ingin mengacaukan koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

Dia menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi jelang Pilpres 2024.

"Heh ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang iya, salah. Kita bilang tidak, juga salah. Jadi kita harus waspada. Bahasa Jawa-nya eling dan wospodo," imbuh Paloh.

PKS Melawan Pemodal Besar, Deklarasi Batal

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik.

Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Seradia mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan.

Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya. 

“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).

Ia menambahkan, informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar.

Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki maka kerja-kerja politik akan terganggu.

“Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan,” tutur Mardani.

Mardani menilai, tingginya biaya politik dan oligarki itu menjadi sebagian masalah besar yang harus dihadapi PKS.

Ia mengaku PKS berkomitmen bersama Nasdem dan Demokrat untuk menjadi fajar baru dalam Pemilu 2024. Berbagai pembahasan saat ini sedang dilakukan.

“Karena itu komitmen PKS Nasdem dan Partai Demokrat untuk terus musyawarah, waktunya kapan? Tinggal waktunya,” ujar Mardani.

Diketahui deklarasi Koalisi Perubahan tak jadi dilakukan 10 November 2022 sesuai keinginan Partai Nasdem.

Juru Bicara PKS, M Kholid menyanggah jika mundurnya Koalisi Perubahan menunjukan keretakan hubungan ketiga parpol.

Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi.

“Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ujar Kholid saat dikonfirmasi, Selasa. (*)

BACA BERITA SERAMBI DI GOOGLE NEWS