Breaking News:

Anggaran

Diinterpelasi Lambat Serahan KUA PPAS, Pj Bupati Aceh Singkil: Kami Mohon Maaf

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Aceh Singkil, Hasanuddin Aritonang. Menjelang akhir rapat pimpinan dialihkan kepada Wakil Ketua DPRK Amaliun.

Penulis: Dede Rosadi | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Suasana rapat paripurna hak interpelasi DPRK Aceh Singkil, Senin (14/11/2022) 

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - DPRK Aceh Singkil, gelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Singkil, Marthunis, terkait interplasi anggota Dewan, Senin (14/11/2022).

Interpelasi tersebut diajukan menyusul lambatnya penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platpon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2023.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Aceh Singkil, Hasanuddin Aritonang. Menjelang akhir rapat pimpinan dialihkan kepada Wakil Ketua DPRK Amaliun.

Paripurna dimulai dengan penjelasan Marthunis. Mulai dari sejak ia dilantik hingga penyeraha KUA PPAS 2023.

Setelah itu lanjut dengan pengajuan pertanyaan kepada Marthunis dari anggota Dewan.

DPRK dan Pemko Banda Aceh Sepakati KUA PPAS APBK Perubahan 2022, Ini Proyeksi Anggarannya

Irak Bebaskan Insinyur Inggris, Dituduh Tak Mampu Bayar Utang ke Qatar National Bank

Nikita Mirzani Bakal Ajukan Eksepsi di Sidang Selanjutnya karena Kecewa Dengar Dakwaan

Inti pertanyaan terkait alasan penyerahan KUA PPAS terlambat. Ada juga menyoal pohon kinerja yang dinilai barang baru bagi wakil rakyat.

Bahkan ada yang menuding penyerahan KUA PPAS sengaja lambat, sehingga APBK 2023 ujungnya disahkan melalui peraturan bupati (Perbup).

"Kami curiga keterlambatan ini disengaja," kata Mairaya anggota DPRK Aceh Singkil.

Marthunis menanggapi pernyataan Mairaya menyatakan, pihaknya sama sekali tidak ada unsur kesengajaan memperlambat.

Selain bertanya ada Wakil Rakyat sarankan Pj Bupati akomodir pokok pikiran (Pokir) anggota Dewan. Sebab tertuang dalam aturan dan merupakan usulan langsung masyarakat saat reses.

Memasuki ujung rapat paripurna Marthunis sampaikan pemintaan maaf atas keterlambatan penyerahan KUA PPAS.

Kemudian ia meminta agar KUA PPAS dapat dibahas sehingga menjadi kesepakatan bersama.

"Perbup tentu menjadi jalan terakhir," ulasnya.

Marthunis sempat menjelaskan bahwa pohon kinerja yang banyak disorot bukan merupakan program. Melainkan alat untuk mencapai target.

"Tidak ada dikotomi antara pohon kinerja dengan pokir," ujarnya.

Terkait hak interpelasi anggota DPRK, Marthunis menilai merupakan bagian dari penguatan kualitas demokrasi dan check and balances dalam rangka percepatan pembangunan di Aceh Singkil.

Sedangkan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 yang disampaikan kepada DPRK, menurutnya merupakan upaya maksimal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan dalam rangka percepatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Setelah tanya jawab selesai rapat paripurna hak interpelasi DPRK Aceh Singkil, diskor.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved