Ribuan Pegawai Pemerintah Yaman Terancam Kelaparan, Tidak Ada Dana Impor Pangan

SERAMBINEWS.COM, AL-MUKALLA - Ribuan pegawai di bawah pemerintahan Yaman yang diakui internasional terancam kelaparan.

Rashad Al-Alimi, Kepala Dewan Kepemimpinan Kepresidenan telah memperingatkan serangan Houthi ke kilang minyak akan memperburuk situasi yang memang sudah mengerikan.

Dia menyampaikan hal itu selama pertemuan di Riyadh, Arab Saudi dengan Duta Besar Uni Eropa, China, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS untuk Yaman pada Senin (14//11/2022),

Dikatakan, krisis kemanusiaan akan memicu kelaparan, karena ribuan pegawai negeri tidak akan dibayar dan pemerintah tidak dapat mendanai impor pangan.

Dia mengatakan untuk pertama kalinya, rasa lapar yang telah lama mereka takuti sekarang mungkin terwujud dalam bentuknya yang paling mengerikan.

Dilansir Arab News, Rabu (16/11/2022), sebelumnya dia mengancam akan menarik diri dari Perjanjian Stockholm dan gencatan senjata terbaru, yang keduanya dimediasi PBB.

Baca juga: Milisi Houthi Tembak Mati Pemimpin Militer Yaman dan Pengawalnya di Marib

Namun, pemerintah Yaman memutuskan tidak melanjutkan operasi militer kali ini untuk menghukum Houthi atas serangan tersebut.

Sebaliknya, meminta mendukung paket langkah-langkah ekonomi untuk menekan Houthi agar menghentikan serangan lanjutan, terdiri dari:

Langkah-langkah tersebut akan mencakup menekan bisnis untuk memindahkan operasi dari wilayah yang dikuasai Houthi.

Membatasi pergerakan barang menuju wilayah Houthi melalui pelabuhan pemerintah.

Meminta perusahaan pelayaran internasional untuk memutuskan hubungan dengan pelabuhan yang dikuasai Houthi,

Memasukkan pengusaha yang berdagang dengan Houthi ke dalam daftar hitam.

Memotong bank yang melakukan bisnis dengan mereka dari sistem pembayaran SWIFT.

Baca juga: KSRelief Arab Saudi Kerahkan 96 Truk Bantuan ke Yaman

Namun, beberapa pejabat Yaman mengatakan, pemerintah khawatir kekuatan dan mediator internasional khawatir akan memperburuk krisis kemanusiaan.

Sehingga, tidak akan menyetujuinya untuk langkah-langkah hukuman terbaru pemerintah untuk alasan yang sama ke Houthi.(*)