Breaking News:

Berita Aceh Utara

TA Khalid dan BPDPKS Sosialisasi Replanting Sawit Rakyat di Aceh Utara

Komisi IV DPR RI siap membantu dan mengadvokasi usulan peremajaan sawit rakyat atau PSR yang diusulkan petani

Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H.T.A Khalid, MM melaksanakan sosialisasi replanting dan produk turunan kelapa sawit di Aceh Utara, Rabu, 16 November 2022 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H.T.A Khalid, MM melaksanakan sosialisasi replanting dan produk turunan kelapa sawit di Aceh Utara, Rabu, 16 November 2022.

Turut hadir Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Utara, Lilis Indriansyah, Ketua Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat atau ASPEKPIR Setiyono, dan Dosen Universitas Syiah Kuala Drh. Azhar Mahmud, M.Sc

Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Ketua DPD Gerindra Provinsi Aceh Ir. H.T.A Khalid MM dalam sambutannya secara virtual mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPDPKS yang telah menyelenggarakan kegiatan Sosialiasi Replanting dan Produk Turunan Kelapa Sawit.

Komisi IV DPR RI siap membantu dan mengadvokasi usulan peremajaan sawit rakyat atau PSR yang diusulkan petani.

"Saya mengharapkan kepada petani yang akan melakukan replanting, silahkan ajukan. Kami Komisi IV DPR RI siap melakukan advokasi," katanya.

Baca juga: Drama Piala Dunia 2022: Rekor Apik Argentina Berakhir, Euforia Kemenangan Arab Saudi di Seluruh Arab

Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Utara Lilis Indriansyah mengatakan replanting yang ada di aceh utara walau banyak menghadapi kendala, masih bisa terlaksana dengan baik.

Dia menjelaskan semangat petani yang membuatnya menjadi lebih semangat karena dinas tidak ada apa-apanya tanpa ada tani.

Tapi tani juga tidak bsia berbuat apa-apa, demikian sebaliknya, jika tidak ada kelembagaan yang mengurus, petani juga tidak bisa berbuat banyak.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H.T.A Khalid, MM melaksanakan sosialisasi replanting dan produk turunan kelapa sawit di Aceh Utara, Rabu, 16 November 2022.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H.T.A Khalid, MM melaksanakan sosialisasi replanting dan produk turunan kelapa sawit di Aceh Utara, Rabu, 16 November 2022. (FOR SERAMBINEWS.COM)

"Kami sangat bersukur banyak yang tidak tahu menjadi lebih tahu," katanya.

Meskipun belum mencapai 100 persen dari total lahan yang harus direplanting, tetapi pelaksanaan replanting sudah berjalan sejak diusulkan pertama kali tahun 2018 hingga sekarang.

"Di lapangan pasti banyak kendala yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah soal legalitas lahan. Kami tidak cukup biaya untuk melakukan verifikasi soal legalitas lahan ini," katanya.

Baca juga: Kumpulan 10 Resep Kreasi Pisang Goreng, Ada Pisang Goreng Rambutan Hingga Pisang Goreng Keju Leleh

Dia menjelaskan persoalan pemeriksaan HPH juga membuat kegiatan replanting menjadi terkendala karena waktu yang digunakan sangat panjang.

Meskipun demikian, pihaknya selalu berusaha untuk mempercepat segala hal jika ada warga yang ingin mempercepat replanting.

Sementara itu, Ketua Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah menyampakan peran strategis BPDPKS yakni peremajaan sawit rakyat, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit hingga penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved