Raja Malaysia Rapat Darurat Untuk Tentukan PM Baru

KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah dijadwalkan menggelar rapat bersama sembilan sultan yang memimpin negara bagian masing-masing pada Kamis (24/11/2022) hari ini untuk menentukan siapa perdana menteri baru.

Pertemuan ini berlangsung setelah Raja Abdullah belum juga bisa memutuskan siapa yang menjadi PM baru meski telah bertemu dengan dua pemimpin koalisi partai terbesar dalam pemilihan umum, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin, kemarin.

"Setelah bertemu wakil-wakil Barisan Nasional, Seri Paduka Baginda (Raja Abdullah) telah menitah perkenan untuk Istana Negara menganjurkan satu pertemuan khusus Raja-Raja Melayu di Istana Negara, esok, Khamis, 24 November 2022," bunyi pernyataan Istana Negara yang dirilis di Facebook.

Pertemuan para raja-raja Malaysia ini akan berlangsung besok sekitar pukul 10.30 waktu lokal dan diperkirakan berlangsung selama tiga jam.

Sumber dari Istana Negara menganggap pertemuan ini menjadi krusial dan paling menentukan keputusan akhir soal penunjukan PM.

Hari ini, Raja Malaysia memanggil seluruh anggota koalisi Barisan Nasional di parlemen demi membantu menemukan solusi penunjukan PM baru.

Sebab, hasil pemilu akhir pekan lalu menunjukkan tidak ada satu pun koalisi partai yang berhasil meraup ambang batas suara minimal untuk membentuk pemerintah.

Berdasarkan hasil pemilu, koalisi pimpinan Anwar, Pakatan Harapan (PH), memang meraih suara terbanyak yakni sebanyak 82 kursi.

Namun, angka tersebut tak cukup untuk meraih mayoritas.

Sementara itu, koalisi pendukung Muhyiddin, Perikatan Nasional (PN), hanya mendapat 73 kursi.

Baca juga: Anwar Ibrahim Optimis Menang Pemilu Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Tolak Berkoalisi

Baca juga: Pemilu Malaysia Mandek, Polisi Waspada Konflik Etnis

Ia sempat mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari dua kubu politik yang lebih kecil dari Sabah dan Sarawak.

Walau dengan dukungan Sabah dan Sarawak, kursi yang diperoleh koalisi Muhyiddin baru 101.

Angka itu juga masih belum mencapai ambang batas.

Menurut konstitusi Malaysia, untuk membentuk kabinet, partai atau koalisi perlu minimal 112 suara dari total 222 kursi parlemen.

Pemegang mayoritas ini yang berhak memberikan nama calon PM ke raja.