Pasukan Keamanan Sudan Tembak Mati Seorang Demonstran Anti-Kudeta Militer

SERAMBINEWS.COM, KHARTOUM - Pasukan keamanan Sudan menembak mati seorang demonstran selama demonstrasi baru menentang kudeta militer 2021.

Kudeta dipimpin jenderal militer Abdel Fattah Al-Burhan, kata petugas medis pro-demokrasi.

Negara Afrika timur laut itu dilanda kerusuhan sejak Burhan merebut kekuasaan pada 25 Oktober 2021.

Dia menangkap para pemimpin sipil yang dia setujui untuk berbagi kekuasaan pada 2019 setelah protes massal menyebabkan penggulingan otokrat lama Omar Al-Bashir. .

Demonstran itu ditembak di kota kembar ibu kota Omdurman, kata Komite Sentral Dokter Sudan.

Sehingga jumlah total korban tewas dari tindakan keras terhadap demonstrasi anti-kudeta hampir mingguan menjadi 120 orang.

Baca juga: Rakyat Sudan Peringati Tahun Pertama Kudeta Militer, Sekolah dan Pusat Bisnis Ditutup

Demonstran yang tidak disebutkan namanya, meninggal karena luka yang dideritanya setelah perutnya terkena peluru yang ditembakkan oleh pasukan keamanan.

Itu menjadi kematian pertama sejak kendaraan pasukan keamanan menabrak seorang demonstran kata petugas medis sebelumnya, selama demonstrasi bulan lalu yang menandai satu tahun sejak kudeta.

Pasukan keamanan juga menembakkan gas air mata dan granat kejut ke demonstran, kata seorang wartawan kepada AFP, Jumat (25/11/2022).

Sudah menjadi salah satu negara termiskin di dunia, Sudan jatuh ke dalam krisis ekonomi yang memburuk sejak kudeta.

Demonstran selama lebih dari setahun meminta militer untuk kembali ke barak, termasuk selama protes pekan lalu, sementara PBB mendesak untuk menahan diri.

Upaya misi PBB di Sudan untuk menengahi jalan keluar dari krisis antara pemimpin sipil dan militer negara itu sejauh ini gagal membuahkan hasil.

Baca juga: Demonstrasi Menentang Kudeta Militer di Sudan Berlanjut, Pasukan Keamanan Lepaskan Tembakan

Namun kedua belah pihak menyambut konstitusi transisi yang dikembangkan oleh Asosiasi Pengacara Sudan sebagai dasar untuk kesepakatan yang langgeng.

Blok sipil pria, Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan, pekan lalu mengatakan menyetujui proses politik dua tahap berdasarkan inisiatif Asosiasi Pengacara, yang akan melihat pembentukan pemerintahan sipil.

Burhan sebelumnya mengatakan militer diberi dokumen tentang proses politik.

“Kami mencatat pengamatan untuk menjaga martabat, persatuan dan kemerdekaan tentara," ujarnya.(*)