Breaking News:

Berita Aceh Singkil

YARA Ajukan Permohonan Dokumen Pengadaan Teknologi Informasi Dinas Pendidikan Aceh Singkil ke PPID

YARA Perwakilan Aceh Singkil mengajukan permohonan ini ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setempat.

Penulis: Dede Rosadi | Editor: Mursal Ismail
SERAMBINEWS.COM/DEDE ROSADI
Ketua YARA Perwakilan Aceh Singkil, Kaya Alim 

YARA Perwakilan Aceh Singkil mengajukan permohonan ini ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID) setempat.

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ( YARA) Perwakilan Aceh Singkil ajukan permohonan dokumen realisasi anggaran pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi ( TIK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2021. 

YARA Perwakilan Aceh Singkil mengajukan permohonan ini ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID) setempat.

Permintaan dokumen diajukan melalui surat dengan Nomor: 041C/ YARA/XI/2022 tanggal 30 November 2022. 

"Kami sudah mengajukan permohonan informasi publik mengenai pengadaan peralatan TIK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2021 melalui email PPID setempat," kata Ketua YARA Perwakilan Aceh Singkil, Kaya Alim dalam keterangan tertulis kepada Serambinews.com, Kamis (1/12/2022).

Menurutnya permintaan dokumen tersebut,  terkait mencuatnya isu pengadaan TIK tahun anggaran 2021 di tengah-tengah masyarakat lantaran nilainya mencapai Rp 13 miliar. 

Baca juga: YARA Minta Pj Cabut Moratorium Pembatasan Penjualan Getah Pinus ke Luar Aceh

"Nanti setelah dokumen itu kami terima terlebih dahulu, kami pelajari apakah ada indikasi mark up atau tidak. Jika ada indikasi, tentu kami akan membuat laporan ke pihak aparat penegak hukum," tukasnya.

Menurut Kaya Alim, permintaan informasi ini merupakan perwujudan hak warga Negara Indonesia untuk memperoleh informasi dari badan publik yang tercantum dalam Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008.

"Kami berharap kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  Kabupaten Aceh Singkil untuk merespon dan memberikan dokumen sesuai yang kami minta pada permohonan yang sudah kami masukkan," ujar Kaya Alim.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, Khalilullah, membantah terjadi mark up pengadaan TIK tahun 2021. 

Pengadaan TIK sebutnya telah sesuai regulasi melalui e-katalog atau e-purchasing Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurutnya bantahan itu, perlu disampaikan agar tidak menimbulkan pernyataan yang tidak berimbang, fitnah dan menjadi isu liar. 

Baca juga: Respons Kondisi Pendidikan Aceh, YARA: Jangan Hanya Mengkritik, Tapi Beri Solusi

"Kami menyatakan secara tegas tuduhan (mark up) tidak benar. Dibuktikan bahwa Dinas tidak pernah menerima notisi berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK," kata Khalilullah, Selasa (16/8/2022).

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved