Breaking News:

UMP di Aceh

UMK Aceh Timur Tahun 2023 Naik Jadi Rp 3,4 Juta, Merujuk ke UMP Aceh

"UMK kita masih merujuk ke UMP Aceh, karena kita belum ada badan pengupahan," ungkap Mujiburrahman.

Penulis: Seni Hendri | Editor: Nurul Hayati
For Serambinews.com
Plt Kadis Perindustrian,Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur, Mujiburrahman SSTP M.AP. 

"UMK kita masih merujuk ke UMP Aceh, karena kita belum ada badan pengupahan," ungkap Mujiburrahman.

Laporan Seni Hendri Aceh Timur 

SERAMBINEWS.COM, IDI - Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Aceh Timur, dipastikan naik pada tahun 2023.

Hal itu disampaikan oleh, Plt Kadis Perindustrian,Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur, Mujiburrahman SSTP M.AP, kepada Serambinews.com, Kamis (1/12/2022) malam.

"UMK kita masih merujuk ke UMP Aceh, karena kita belum ada badan pengupahan," ungkap Mujiburrahman.

Karena itu, katanya jika merujuk ke  Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan UMP Aceh Tahun 2023, maka UMP Aceh tahun 2023 Rp. 3.413.666,-.

UMP Aceh ini, katanya, naik 7,8 persen atau Rp 247.206 dari UMP sebelumnya tahun 2022 yaitu Rp Rp 3.166.460.

Terkait dengan Upah Minimum tahun 2023 ini, jelas Mujiburrahman, beberapa waktu lalu pihaknya bersama Pj Bupati Aceh Timur, juga sudah melakukan zoom meeting dengan Mendagri dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca juga: UMK Aceh Selatan 2023 Ikuti UMP Provinsi Aceh Rp 3,4 Juta Lebih

Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 itupun mengacu ke Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022

Lalu ditetapkan lagi dengan Keputusan Gubernur Aceh dan akan berlaku pada 1 Januari 2023 nanti.

Mujiburrahman juga menjelaskan untuk tahun 2022 sebagian besar Pabrik Kelapa Sawit (PKS), PTPN, dan PT PPP, sudah menggaji karyawannya sesuai dengan UMK/ UMP Aceh tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3.166.460.

"Ada juga perusahaan belum mampu menggaji karyawannya sesuai dengan UMK/UMP Aceh, karena penghasilan perusahaan belum mencapai target. Tapi ada kesempatan antara perusahaan dengan karyawannya, sehingga tidak ada pengaduan. Namun jika ada pengaduan, maka akan turun dewan pengawas dari provinsi untuk melakukan mediasi," ungkap Mujiburrahman.(*)

Baca juga: UMK di Aceh Besar Mengikuti UMP Aceh

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved