Kepala Daerah Bertanggung Jawab Turunkan Stunting, Masalah Gizi Harus Dihapus

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta kepada para kepala daerah, mulai dari camat hingga lurah, untuk memimpin langsung koordinasi program penurunan prevalensi stunting di wilayahnya masing-masing.

"Saya minta untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya," tegas Ma'ruf dalam Forum Nasional Stunting, Selasa (6/12/2022).

Disampaikan, selain dari jajaran struktural, penanganan masalah terkait dengan penurunan prevalensi stunting tergantung pada garda terdepan pelaksana program.

Garda terdepan tersebut diantaranya para tenaga kesehatan di tingkat desa dan masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional.

Untuk itu, diperlukan koordinasi yang matang untuk mengawal sinkronisasi antar unsur pelaksana.

"Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat kita andalkan," terang Ma'ruf.

Wapres meminta kepada Kementerian dan Lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, dan Lurah, untuk menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan.

Lalu, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya.

Ma'ruf Amin yang juga selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting menyampaikan apresiasi atas kerja keras para pelaku di lapangan.

Ke depan, Wapres mengimbau kepada para pemangku kepentingan untuk bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting.

Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi.

Seperti diketahui, prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 24,4 persen pada 2021.

Meskipun tren penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir sudah positif, tetap diperlukan penanganan beragam persoalan dalam penanggulangan stunting.

Baca juga: Dandim Atim Bagikan Sembako kepada Anak Penderita Stunting di Langsa

Baca juga: Pj Wali Kota Minta Semua Pihak Sinergi dalam Penanganan Stunting di Sabang

Hal ini agar target prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024 dapat tercapai.

Salah satunya, persoalan pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat.